Kompor Listrik Batal Dinilai Tepat, Tak Atasi Kelebihan Listrik PLN
Pemerintah diharap bisa mengambil langkah stategis untuk menyerap kelebihan pasokan atau oversupply listrik PLN. Langkah strategis yang dimaksud adalah menciptakan infrastruktur listrik di wilayah tertinggal, terluar dan terdepan (3T) seperti Papua, Maluku dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Peneliti Alpha Research Database, Ferdy Hasiman, mengatakan bahwa elektrifikasi di Indonesia masih berfokus pada wilayah tertentu seperti di Pulau Jawa, Bali dan Sumatera. Persoalan kelebihan pasokan listrik bisa diatasi dengan cara menyebar daya listrik di luar wilayah Industri.
"Penyerapan oversupply dengan cara membangun infrastruktur listrik di daerah seperti Papua, NTT, Maluku, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara itu masih belum dapat aliran listrik," kata Ferdy.
Dia menyebut, masalah oversupply PLN sebesar 7 gigawatt (GW) dikarenakan pembangunan yang hanya terpusat pada wilayah Industri seperti Jawa, Bali dan Sumatera. Pengadaan infrastruktur listrik dan pembangunan besar-besaran yang dilakukan di wilayah tertentu akan menjadi bumerang saat terjadi penurunan penyerapan listrik yang terjadi saat Pandemi Covid-19.
“Ini yang membuat serapan listrik PLN sangat rendah. Semestinya kelebihan listrik itu bisa disebar ke wilayah lain. Tapi ini masalahnya tidak menyebar ke pulau lain," kata Ferdy.
Sebelumnya, PLN memutuskan untuk membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kg ke kompor listrik untuk menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.
“PLN memutuskan program pengalihan ke kompor listrik dibatalkan. PLN hadir untuk memberikan kenyamanan di tengah masyarakat melalui penyediaan listrik yang andal," ujar Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo Selasa (27/9) lalu.
Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menilai keputusan PLN membatalkan program konversi LPG ke kompor listrik karena PLN tidak ingin terburu-buru dalam implementasi program tersebut.
