8 Parpol Parlemen Tolak Pemilu Coblos Partai, Ini 5 Poin Sikap Bersama
Pada poin kedua, 8 parpol sepakat bahwa sistem pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat. Sistem ini juga telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada tanggal 23 Desember 2008.
"Sistem proporsional terbuka yang sudah dijalankan dalam tiga kali pemilu dan gugatan terhadap yurisprudensi akan menjadi preseden yang buruk bagi hukum Indonesia dan tidak sejalan dengan asas nebis in idem," ujar Airlangga lagi.
Ketiga, KPU tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Poin keempat, delapan parpol mengapresiasi pemerintah yang telah menganggarkan anggaran Pemilu 2024 serta kepada penyelenggara Pemilu terutama KPU agar tetap menjalankan tahapan-tahapan Pemilu 2024 sesuai yang telah disepakati bersama.
"Kelima kami berkomitmen untuk berkompetisi dalam pemilu 2024 secara sehat dan damai dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas politik, keamanan dan ekonomi," kata Airlangga lagi.
Menanggapi sistem pemilu tertutup, AHY mengatakan sejak awal Partai Demokrat menolak sistem proporsional tertutup karena sistem itu merampas hak rakyat. Pemilu tertutup menurut dia sama seperti menghadirkan kembali pemilu dengan memilih kucing di dalam karung.
"Saya ingin menggaris bawahi, pertama jangan sampai ada hak rakyat dalam kehidupan demokrasi ini yang dirampas, jika terjadi pemilu tertutup, maka rakyat tidak bisa memilih langsung wakil-wakil rakyatnya,” ujar AHY usai pertemuan.
Dia juga berharap sistem terbuka proporsional bisa tetap dijalankan sesuai dengan UU yang berlaku saat ini. AHY juga menyebutkan sistem proporsional tertutup atau mencoblos nama partai tentunya dapat meruntuhkan semangat para kader.
