DPR Beda SIkap Soal Jokowi Bakal ‘Cawe-cawe’ Jelang Pilpres 2024
“Semua sudah ada aturan yang mengatur. Ada peraturan untuk KPU, Bawaslu, di mana aturan itu diawasi. Kalau sampai mengintervensi, tentu ada batasannya, bisa dilaporkan ke Bawaslu,” ujar Habiburokhman lagi.
Sikap penentangan dengan tegas disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman. Ia menyebut Jokowi sebagai kepala negara tidak boleh ‘cawe-cawe’. Menurutnya, presiden harus bersikap netral.
"Kalau kepala negara mau cawe-cawe untuk kepentingan bangsa dan negara kedepan alasan yang sama bisa juga digunakan oleh Kapolri, oleh Ketua MA, oleh Ketua MK, oleh Jaksa Agung, KPK, oleh BIN. Mau begitu semua?" kata Benny di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/5).
Menurut Benny, sebagai salah seorang petugas partai politik Jokowi boleh menyatakan dukungannya terhadap kandidat bakal calon presiden. Namun, ia mengingatkan Jokowi untuk tidak ‘cawe-cawe’ terlalu jauh yang berpotensi melewati kewenangan.
“Tidak boleh menggunakan aparatur negara untuk membatasi, menghalang-halangi dan menyingkirkan calon-calon presiden atau wakil presiden yang bukan pilihannya," kata Beny.
Terhadap pelaksanaan pilpres 2024 Jokowi memang sudah beberapa kali terlihat aktif dalam pemilihan kandidat capres. Pada Minggu (2/4) lalu, Jokowi mengumpulkan partai koalisi pendukung pemerintah di Kantor DPP Partai Amanat Nasional dalam acara bertajuk silaturahmi. Usai pertemuan para ketua umum yang hadir menyatakan adanya sinyal pembentukan koalisi besar untuk menyiapkan capres dan telah mendapat restu Jokowi.
Pertemuan silaturahmi yang melahirkan wacana koalisi besar itu bergulir sebelum PDIP secara mandiri mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden tanpa mengajak koalisi partai lain. Pada minggu 14 Mei 2023 Jokowi menghadiri musyawarah rakyat relawan pendukung Jokowi di Istora Senayan. Hasilnya keluar tiga nama yang akan diajukan pendukung Jokowi yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Airlangga Hartarto.
