Lima Wacana Jokowi Atasi Polusi Jakarta, WFH hingga Sistem 4 In 1
Presiden Joko Widodo telah menggelar rapat terbatas untuk mengatasi polusi udara Jakarta. Sejumlah wacana kebijakan pun dibahas untuk mengatasi polusi udara tersebut.
"Karena polusi di DKI Jakarta menjadi perhatian kita semuanya, untuk menyelesaikan, untuk mencari solusi," kata Jokowi di Istana Negara, Senin (14/8).
Sejumlah menteri hadir dalam rapat tersebut, di antaranya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga S Uno. Hadir juga Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi bersama para menterinya merencanakan sejumlah upaya mengatasi polusi udara di Jakarta, yaitu:
1. Sistem Kerja Hybrid untuk ASN dan Swasta
Presiden Joko Widodo berencana menerapkan sistem kerja hibrida untuk ASN dan swasta di DKI Jakarta. Jokowi memberi sinyal total pekerja yang bekerja dari rumah berkisar 25% sampai 75%.
Namun Kepala Negara menyatakan besaran pekerja yang bekerja dari rumah akan ditentukan dalam rapat terbatas selanjutnya.
"Kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, yakni gabungan antara work from office dan work from home," kata Jokowi di Istana Negara, Senin (18/4).
Di sisi lain, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan mengurangi pekerja pemerintah daerah yang datang ke kantor hingga 60%. WFH hanya akan dilakukan pada PNS yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti di bagian perencanaan.
"WFH itu 50% atau 60% untuk mengurangi kegiatan hari-hari di Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Kami minta juga kementerian lain juga bisa melakukan bersama WFH," kata Heru di Istana Kepresidenan, Senin (14/8).
2. Penerapan 4 in 1
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berencana merevisi kebijakan 3 in 1 dan akan menerapkannya kembali menjadi 4 in 1 untuk mengatasi polusi Jakarta. Artinya, setiap mobil yang melewati Jakarta wajib memiliki empat penumpang, termasuk supir.
Budi menilai kebijakan tersebut akan mengurangi jumlah mobil di Ibu Kota, khususnya orang-orang yang datang dari kota penyangga DKI Jakarta.
"Katakanlah mereka dari Bekasi, Tangerang, atau Depok. mereka bersama-sama ke kantor, gantian mobilnya sehingga jumlah mobil di Jakarta akan menurun," kata Budi di Istana Kepresidenan, Senin (14/8).
Sebagai informasi, kebijakan 3 in 1 pernah diterapkan di Jakarta, namun dihapus pada Mei 2016. Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan plat nomor ganjil genap untuk sejumlah jalan di ibu kota.
