Jokowi Tanggapi Sentilan Anies Soal Turunnya Indeks Demokrasi
Adapun tema debat Capres 2024 pertama adalah soal pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik dan kerukunan warga. Debat berlangsung di kantor KPU, Jakarta Pusat.
Anies menyinggung soal sistem demokrasi Indonesia yang minim kebebasan berbicara, tidak bisa mengkritik partai politik. "Indeks demokrasi kita menurun," kata Anies.
Ia juga menyebut minimnya oposisi. Karena itu, pemilu menjadi ujian untuk menyelenggarakan dengan netralitas, jujur, dan adil. "Jadi, persoalan demokrasi kita lebih luas dari persoalan parpol," ucap Anies.
Menurut Indeks Demokrasi versi Economist Intelligence Unit (EIU), indeks demokrasi Indonesia masih tergolong cacat (flawed democracy). Indeks demokrasi Indonesia, selama era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) cenderung meningkat, dari 6,41 (2006) menjadi 6,95 (2014). Kemudian dalam pemerintahan Presiden Jokowi skornya berfluktuasi. Sempat mencapai 7,03 (2015) dan data terakhir mencapai 6,71 (2022).
EIU rutin menilai kondisi demokrasi di 165 negara berdasarkan lima indikator besar, yaitu proses pemilu dan pluralisme politik, tata kelola pemerintahan, tingkat partisipasi politik masyarakat, budaya politik, dan kebebasan sipil. Hasil penilaiannya kemudian dirumuskan menjadi indeks berskala 0-10. Semakin tinggi skornya, maka kualitas demokrasi suatu negara diasumsikan semakin baik.
