Tolak Kasasi, MA Nyatakan Jokowi Melawan Hukum Atas Kasus Polusi Udara
Direktur LBH Jakarta yang menjadi kuasa hukum Koalisi Ibukota, Citra Referandum, mengatakan pihaknya mengapresiasi putusan hakim MA yang menolak upaya kasasi dari pemerintah. Menurut dia, tindakan pemerintah yang memilih upaya kasasi, alih-alih menjalankan putusan pengadilan, menunjukkan bahwa tidak ada itikad baik untuk melindungi, memenuhi, dan menegakkan hak atas udara bersih.
"Mengingat pencemaran udara masih terus berlanjut dan menyebabkan warga terdampak secara ekonomi, sosial secara luas, maka kami menuntut secara tegas agar Presiden dan jajaran yang merupakan Tergugat berhenti menggunakan upaya hukum untuk menunda kewajiban hukumnya serta segera perbaiki kualitas udara dengan menjalankan putusan pengadilan dengan melibatkan publik," kata Citra melalui keterangan tertulis, Jumat (17/11).
Dia mengatakan, sudah terlalu banyak korban dan kerugian akibat pencemaran udara. Masa depan generasi mendatang bahkan terancam jika tidak ada perubahan mendasar.
"Cukup, pemerintah. Segera patuhi perintah pengadilan dan berubah secara fundamental," ucap Elisa Sutanudjaja, salah satu penggugat yang tergabung dalam Koalisi Ibukota.
Kualitas udara Jakarta pada Jumat (17/11/2023) pukul 09.00 WIB pagi terpantau tidak sehat dengan konsentrasi PM2.5 2,6 kali lipat batas aman standar WHO. Konsentrasi tersebut tidak sehat bagi kelompok sensitif.
Melansir halaman Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Kementerian LHK, indeks kualitas udara rata-rata Jakarta sebesar 79 dengan rata-rata konsentrasi PM2.5 sebesar 39,0 µg/m³ (mikrogram per meter kubik) pada pukul 09.00 WIB.
