Minim Pengawasan, Proyek Pembangkit Panas Bumi Makan Korban
Selama ini, menurut dia, perusahaan tidak transparan. Aktivitas pengeborannya juga jauh dari standar prosedur atau SOP. “Pengeborannya kurang 100 meter dari aktivitas warga,” katanya dalam diskusi Menggugat Industri Ekstraksi Panas Bumi untuk Pembangkit Listrik di Indonesia, kemarin.
Perusahaan juga hanya membatasi lokasi pengeboran dengan pagar seng yang berbatasan langsung dengan lahan pertanian warga. Sorik Marapi Geothermal Power tak pernah melakukan sosialisasi terkait bahaya pengeboran terebut. “Kiri, kanan, muka, belakang lokasi pengeboran (adalah) tempat masyarakat beraktivitas. Ada sawah, ladang, bahkan pemukiman,” ucap Saptar.
Risiko dan Bahaya PLTP
Kepala Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Melky Nahar berpendapat kejadian kebocoran gas pertama kali terjadi di PLTP Sorik Marapi. Namun bukan yang pertama di Indonesia. Sebelumnya, kejadian serupa pernah terjadi.
Misalnya, ledakan dan semburan gas di proyek PLTP Ijen yang juga memakan korban. Lalu, semburan cairan panas bumi di proyek Rimbo Panti, yang digelontorkan langsung ke wilayah suaka alam di Sumatera Barat itu.
Lima tahun lalu, semburan gas dari sumur bor Geo Dipa di kavling ekstraksi panas bumi Dieng juga telah berakibat langsung pada kehidupan dan pertanian warga. Pengerjaan proyek terus berlansung, sementara sumur-sumur warga tercemar.
Di Flores, tak terkendalinya semburan gas di proyek ekstraksi panas bumi Mataloko memaksa proyek terhenti bertahun-tahun. "Seng rumah warga berkarat, tanaman berupa kopi, jagung tak lagi produktif. Berbuah tapi tak berisi," ucapnya.
Untuk itu, ada tiga rekomendasi dari Jatam. Pertama, pemerintah menghentikan dulu semua proyek investasi panas bumi di Indonesia. Dimulai dari proyek IPP PLTP Sorik Marapi, beserta langkah hukumnya yang harus tuntas.
Kedua, evaluasi kontrak-kontrak proyek panas bumi yang sudah dan sedang berjalan. "Ada soal perpipaan dan perizinan yang sedang tahap perencanaan di Kementerian ESDM," ucapnya.
Ketiga, evaluasi modus-modus pengaliran kemudahan, subsidi, dan penjaminan investasi panas bumi yang menjadi kewenangan dan tanggung-jawab politik Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan badan-badan yang mengkoordinasikannya.
Regional Climate and Energy Campaign Coordinator Greenpeace Indonesia Tata Mustasya berpendapat kebocoran gas itu menunjukkan risiko PLTP. Sumber panas bumi di Indonesia banyak di area konservasi dan dekat dengan tempat tinggal dan penghidupan komunitas lokal. “Nah, ini menunjukkan risiko yang belum dikelola dengan baik,” katanya.
Pengamat energi Fahmi Radhi mengatakan kejadian PLTP Sorik Marapi Unit II dampaknya sangat merugikan investasi. Hambatan terbesar saat ini dapat berasal dari penolakan masyarakat.
Karena itu, pemerintah perlu mengawasi dengan ketat standar keselamatan kerja pembangkit listrik itu. "Saya khawatir investor semakin tidak tertarik investasi di panas bumi," ucapnya.
PLTP Sorik Marapi dengan kapasitas total sebesar 240 megawatt merupakan salah satu proyek strategis nasional. Pembangkit ini menjadi bagian Program 35 Ribu Megawatt dan Fast Track Program 10 Ribu Megawatt Tahap II..
