Ambisi Pemerintah Bentuk Holding Panas Bumi Terbesar di Dunia
Aktivitas usaha Geo Dipa menjadi tersendat-sendat karena berbagai macam faktor. “Komitmen para pemegang saham belum sepenuh hati,” kata Surya.
Sebagai informasi, pada masa Orde Baru ada dua lapangan panas bumi yang akan dikembangkan, yaitu Dieng dan Patuha. Keduanya dikelola oleh Himpurna California Energy Ltd dan Patuha Power Ltd dengan Pertamina.
Ketika krisis moneter terjadi, pemerintah menangguhkan proyek tersebut. Akibatnya, kedua perusahaan menggugat pemerintah ke arbitrase. Kekalahan di pengadilan ini membuat negara harus membayar US$ 500 juta kepada keduanya.
PLTP Dieng dan Patuha akhirnya melakukan ground breaking pada April 2019. Proyek yang terkatung-katung selama puluhan tahun ini digarap oleh Geo Dipa memakai special mission vehicle atau SMV di bawah Kementerian Keuangan.
Dengan rencana baru holding panas bumi ini, Surya memperkirakan pengembangan panas bumi akan lebih cepat. Namun, rencana ini mungkin akan terbentur dengan keinginan Pertamina melepas anak usahanya ke lantai bursa alias IPO (initial public offering).
Di antara anak usaha BUMN itu yang memiliki kontribusi positif dan masa depan baik adalah Pertamina Geothermal Energy. Bisnisnya sesuai dengan tren industri energi saat ini yang bertransisi dari bahan bakar fosil ke energi baru terbarukan (EBT).
Panas bumi yang termasuk energi bersih tidak hanya untuk listrik, tapi juga pariwisata, green house, produk pertanian, dan lainnya. Fluidanya yang mengandung unsur mineral lithium dapat menjadi bahan baku produk baterai.
Dengan semua kondisi itu, prospek panas bumi sangat positif. “Sampai saat ini, Pertamina Geothermal Energy memang perusahaan nasional yang kompeten, fokus, dan juga terbesar,” ucapnya.
Konsolidasi untuk Holding Panas Bumi
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, pengembangan panas bumi memerlukan modal besar, risiko yang tinggi, dan masa pengembangan proyek yang lama.
Adanya holding panas bumi diharapkan dapat mengonsolidasikan sumber daya, pengetahuan, kapital serta kemampuan mobilisasi pendanaan untuk proyek panas bumi. "Dengan demikian pengembangan panas bumi bisa lebih cepat," katanya.
Persiapan pembentukan holding perlu dimulai dengan opsi struktur yang ideal. Pasalnya, penggabungan ini melibatkan dua anak perusahaan BUMN dan satu BUMN khusus di bawah Kementerian Keuangan.
Selain itu, perlu kajian pengembangan dan model bisnisnya, serta opsi-opsi kepemilikan negara dalam struktur holding ini. Untuk menghindari masalah, menurut dia, rencana IPO Pertamina Geothermal Energy sebaiknya ditunda.
Soal rencana go public, Pertamina Geothermal Energy mengaku belum mengetahuinya. “Saya belum ada informasi terkait ini,” ucap Sentot.
Untuk menggabungkan tiga perusahaan, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan bukan perkara mudah. Apalagi butuh koordinasi lintas kementerian. “Jadi, prosesnya akan butuh waktu,” katanya.
Dengan terbentuknya holding panas bumi, harapannya, pengembangan pun menjadi lebih optimal. Pendanaan pun dapat terkonsolidasi sehingga lebih kuat.
Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan rencana IPO Pertamina Geothermal Energy. “Apakah dengan holding ini, IPO semakin real, mengingat PGE akan menjadi holding-nya?” ujar Mamit.
Direktur Utama Geo Dipa Riki Firmandha Ibrahim sebelumnya mengatakan perlu adanya pembentukan holding panas bumi. Keberadaan perusahaan induk dapat menurunkan risiko eksplorasi.
Selama ini pengembangan geothermal cenderung lambat karena risikonya yang tinggi. “Manfaat dari holding itu sudah pasti membuat kami tidak lagi berpijak pada permintaan dan pasokan tapi demand creation,” kata dia beberapa waktu lalu.
Hingga 2050 sektor panas bumi akan memegang peranan penting dalam pengembangan energi baru terbarukan atau EBT di Indonesia. Geo Dipa pun berkomitmen menambah kapasitas pembangkit listrik panas bumi alias PLTP hingga 410 megawatt (MW) dalam lima tahun ke depan. Perusahaan menargetkan kapasitas pembangkitnya mencapai 1.500 megawatt pada 2030.
Ia mengatakan tiga perusahaan pelat merah atau BUMN energi dapat berkongsi membentuk holding panas bumi yang kokoh. Ketiganya adalah PLN, Geo Dipa, dan Pertamina. Dengan begitu, posisi PLN sebagai pembeli pun akan lebih menguntungkan dan kuat.
Tak hanya itu, dengan adanya holding, sinergi antar-Kementerian juga akan lebih efisien. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengurus bagian teknis. Lalu, Kementerian BUMN menaungi Pertamina dan PLN. Terakhir, Kementerian Keuangan sebagai pemegang saham Geo Dipa. "Indonesia dapat menjadi leader pengembangan EBT dari sektor panas bumi global," kata dia.
