Komitmen Pemerintah untuk Dorong Energi Baru Dipertanyakan
Oleh karena itu, Bhima menilai seharusnya pemerintah tak perlu silau dengan sumbangan devisa jangka pendek dari sektor batu bara. Pasalnya, ketika negara tujuan ekspor mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, maka hal itu tak lagi menjadi istimewa.
Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya mengatakan proyek energi terbarukan memerlukan uang, dan sinkronisasi pemanfaatan energi fosil, yang selama ini dinikmati Indonesia, dengan proyek energi bersih agar tidak terjadi konflik.
Menurut Erick pengoperasian pembangkit energi fosil tidak bisa dihentikan seketika. Namun harus terjadwal dan berdasarkan peta jalan yang telah disusun oleh pemerintah.
"Oh yang itu dimatikan nggak bisa, oh yang di situ tiga tahun lagi harus mati, karena tiga tahun lagi harus mati maka kita harus bangun energi terbarukan. Ini yang harus disinkronkan, ngga bisa langsung mati," ujar Erick dikutip dari Antara.
Dia mengatakan Indonesia saat ini memerlukan dukungan pendanaan dari penjualan sawit dan batu bara dalam bentuk devisa. Terutama untuk membangun pembangit EBT di dalam negeri. Namun kelapa sawit diembargo banyak negara karena dianggap menjadi penyebab penyusutan hutan tropis.
Selain itu komitmen berbagai negara di dunia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca melalui upaya mengurangi konsumsi batu bara juga turut berdampak terhadap ekspor batu bara Indonesia.
