Melihat Kesiapan Industri Komponen PLTS, ESDM: Perlu Tingkatkan Riset
Menurut Eddy, saat ini RUU EBT telah dikirim ke Badan Legislasi untuk proses harmonisasi. Setelah itu akan dibawa ke Paripurna untuk ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR guna dibahas dengan perintah. "Mudah-mudahan bulan September/Oktober bisa selesai," ujarnya.
Seperti diketahui, sektor EBT, khususnya PLTS, masih sulit memenuhi tingkat komponen dalam negeri yang ditetapkan pemerintah sebesar 60%.
Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), Fabby Tumiwa mengatakan, hal tersebut lantaran produksi komponen untuk modul surya terkendala pada ukuran dan kepastian pasar.
Pasalnya pertumbuhan PLTS di dalam negeri sangat rendah, hanya 50-60 megawatt (MW) per tahun. Hal itu dapat terlihat dari produksi modul surya Asosiasi Pabrikan Modul Surya Indonesia (APAMSI) yang kurang dari 10% dari kapasitas produksi.
Padahal, untuk membangun industri komponen modul surya, minimal permintaan perlu PLTS sebesar 500 MW per tahun. "Jadi untuk bisa membangun industri modul surya dalam negeri, pemerintah perlu menciptakan permintaan PLTS sebesar itu melalui berbagai instrumen kebijakan dan program," ujarnya.
Menurut Fabby jika investor melihat ada political will dalam bentuk kebijakan yang ambisius, regulasi yang ramah terhadap PLTS, dan ada konsistensi, maka investor akan memutuskan untuk membangun fasilitas produksi komponen modul surya, dan balance of system (BOS) PLTS. Seperti inverter, controller, dan sebagainya.
Ia pun optimis permintaan PLTS di Indonesia, baik PLTS atap maupun PLTS ground mounted oleh PLN dan swasta, serta proyek floating photo voltaic (FPV) dalam lima tahun ke depan akan sangat baik.
"Minimal 500 MW dapat tercapai dalam dua atau tiga tahun dan dapat naik menjadi 1 gigawatt (GW) per tahun. Setelah 2025 bisa lebih besar lagi," ujarnya.
