Menteri ESDM Dorong Pemda Dukung Energi Bersih Lewat RPJMD dan RUED
"Saya berharap mulai banyak daerah yang buat kebijakan untuk mendukung implementasi Perda RUED dalam pengembangan EBT," katanya.
Sebelumnya, Pemerintah tengah mendorong transisi energi fosil menjadi EBT. Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan, sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) siap pensiun dini. "Saat ini ada 5,5 gigawatt (GW) PLTU yang siap untuk program early retirement (pensiun dini) ini," kata Jokowi dalam B20 Inception Meeting, akhir Januari lalu.
Dia menjelaskan, langkah tersebut sejalan dengan rencana pemerintah untuk beralih ke energi terbarukan, seperti geothermal dan solar panel. Pemerintah juga menaruh perhatian serius pada penurunan karbon di sektor transportasi. Caranya, dengan membangun mass urban transport, seperti LRT dan MRT.
Kementerian ESDM juga sudah lebih dulu merencanakan pembangkit listrik energi terbarukan, dengan total kapasitas 800 megawatt (MW) atau 0,8 gigawatt (GW) dan bakal beroperasi tahun ini. Ini termasuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) 2021 - 2030.
Dalam RUPTL PLN 2021 - 2030 pemerintah merencanakan tambahan kapasitas pembangkit listrik 40,6 gigawatt (GW). Rinciannya, porsi pembangkit energi baru terbarukan 51,6 % dan fosil 48,4 %.
Di sisi lain, akhir tahun lalu Bank Pembangunan Asia (ADB) menyetujui pinjaman kepada PLN sebesar US$ 600 juta atau setara Rp 8,6 triliun (kurs Rp 14.354 per dolar AS). Pinjaman tersebut bertujuan meningkatkan layanan PLN, termasuk mendorong adopsi energi terbarukan.
"Program ini akan meningkatkan akses ke energi berkelanjutan dan andal di kawasan barat dan tengah Pulau Jawa, wilayah yang dihuni 41 % penduduk Indonesia, termasuk sekitar 30 juta warga miskin atau yang hidup dekat garis kemiskinan,” kata Spesialis Keuangan Senior ADB Daniel Miller dalam keterangn resminya pertengahan Desember lalu.
