ESDM Prioritaskan Tenaga Surya Sebagai Pengganti Energi Fosil
"Tidak ada penambahan PLTU dan secara bertahap akan dilakukan pemensiunan PLTU. PLTU ini ada umurnya 30 tahun, misal start tahun 2000 dan pensiun pada 2030. Saat konsumsi bertambah maka yang EBT masuk, dan diharap pada 2055 atau 2056 PLTU batu bara dapat pensiun seutuhnya," ujar Dadan.
Ke depan, secara bertahap penggunaan energi fosil dalam kegiatan rumah tangga adan transportasi akan digantikan oleh energi terbarukan. Penggunaan gas LPG di rumah tangga akan diganti oleh kompor induksi. Sedangkan penggunaan energi fosil di sektor transportasi akan diganti secara bertahap oleh kendaraan berbasis listrik dan baterai.
"Saya kira ini bukan sesuatu yang baru. Sampai sekarang pembangunan fasilitas energi bukan hanya dari APBN, ada juga dari badan usaha. Tetapi dari badan usaha, Pemerintah punya kekuasaan untuk memastikan agar masyarakat mendapat energi yang mudah dan terjangkau," ujarnya.
Pemerintah disarankan agar memperluas pemberian insentif untuk menggenjot pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Indonesia. Hal ini termasuk memberikan insentif kepada pelaku usaha yang memasang pembangkit energi baru terbarukan (EBT) di lingkungan operasionalnya. Beberapa model insentif yang diberikan dapat berupa pengurangan pajak, kemudahan dalam akses kredit bank, pengurangan nilai pajak penghasilan hingga pemberian bunga pinjaman yang rendah.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR), Fabby Tumiwa mengatakan insentif tersebut hanya untuk produsen listrik dari energi terbarukan, tidak berlaku bagi pengguna atau pelaku usaha yang memasang PLTS.
“(Padahal) sejumlah perusahaan besar seperti Danone, Coca-cola, Mitsubihsi, hingga Indo Liberty Textile di tahun ini berencana memasang PLTS atap. Namun insentif tersebut hanya bisa diklaim oleh para produsen listrik dari energi terbarukan,“ ujarnya, Selasa (19/4).
Sejumlah rencana proyek PLTS skala besar dengan total 2,7 gigawatt (GW) membutuhkan investasi sebesar US$ 3 miliar atau sekitar Rp 43 triliun. Fabby menilai untuk memobilisasi investasi ini, diperlukan ekosistem yang menarik dan mendukung, termasuk kebijakan dan regulasi yang baik, implementasi komprehensif peraturan yang sudah ada, dan dukungan untuk mendorong pengembangan rantai pasok industri PLTS di Indonesia.
