PLN Usulkan Konversi Kendaraan Listrik Dimulai di Instansi Pemerintah
Bagi para pelaku usaha, PLN berharap pemerintah bisa memberikan insentif berupa pembebasan bea masuk komponen yang belum dapat diproduksi di dalam negeri untuk pembuatan peralatan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).
"Pembebasan ganjil genap dan pembebasan menggunakan jalur Trans Jakarta. Saat ini hanya berlaku di DKI Jakarta," sambung Firdaus.
PLN juga terus menggencarkan program konversi kendaraan berbahan bakar minyak menjadi kendaraan listrik. Proyek konversi di bidang transportasi ini dinilai bisa mengurangi beban negara akibat impor minyak sekaligus mengurangi pengeluaran emisi karbon dari pembakaran bahan bakar fosil.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan konversi kendaraan berbahan bakar minyak menjadi kendaraan listrik bisa memangkas pengeluaran konsumen untuk BBM.
"Satu liter bensin setara dengan 1,2 kwh listrik dengan jarak tempuh yang sama. Satu liter bensin seharga Rp 12.000 - 15.000 liter sedangkan 1,2 kwh listrik hanya Rp 1.800. Ini pengurangan biaya yang luar biasa," kata Darmawan.
Lebih lanjut, ujar Darmawan, program konversi dinilai bisa memperkuat ketahanan energi nasional. Dengan konsumsi BBM 1,5 juta barel per hari ditengah suplai nasional yang masih berada di angka 630.000 barel per hari, pemerintah masih harus mengimpor BBM maupun minyak mentah untuk mencukupi konsumsi di dalam negeri
"Dengan harga minyak US$ 100 per barel, maka impor minyak baik itu minyak mentah maupun BBM sekitar US$ 25 miliar per tahun. Itu dampak luar biasa bagi devisa dan berdampak pada pengurangan pertumbuhan ekonomi," ujarnya. "Jakarta sampai Bali kalau pakai BBM bisa Rp 1,5 juta untuk mobil. Kalau mobil listrik hanya Rp 300.000."
