Right Issue, Jalan Tengah Perusahaan Mencari Modal Tambahan
Kemudian, perusahaan menyampaikan pernyataan pendaftaran dokumen pendukung pada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Adapun untuk rentang waktu antara persetujuan RUPS dan tanggal efektif pernyataan pendaftaraan tidak boleh lebih dari 12 bulan. Lalu, perusahaan wajib menjelaskan alokasi penggunaan dana yang diperoleh dari right issue.
Aksi korporasi itu diatur dalam POJK no. 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan HMETD. Dalam beleid ini dijelaskan ada empat syarat tambahan yang harus dipenuhi perusahaan bila ingin melakukan right issue dalam rangka memperbaiki laporan keuangan, di antaranya:
- Perusahaan terbuka adalah bank menerima pinjaman dari Bank Indonesia (BI) atau lembaga pemerintah lain yang jumlahnya lebih dari 100% dari modal disetor, atau konsidis lain yang dapat mengakibatkan restrukturisasi bank oleh n=instansi pemerintah yang berwenang
- Perusahaan terbuka selain bank harus mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai liabilitas lebih dari 80 %
- Perusahaan terbuka yang tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan saat jatuh tempo pada pemberi pinjaman
- Penambahan modal yang dapat dilakukan maksimal sebesar 10 % dari jumlah saham keseluruhan. Perhitungan tersebut juga sudah mempertimbangkan efek dilusi bagi pemegang saham minoritas.
Pelaksanaan proses right issue biasanya diberikan sesuai dengan rasio. Misalnya apabila rasio yang diberikan adalah 1:2, maka pemegang satu lembar saham memperoleh dua hak untuk membeli saham baru yang akan diterbitkan. Adapun harga saham baru yang terbit melalui proses right issue ini disebut harga right yang biasanya lebih rendah dari harga saham di pasaran kala itu.
Aksi Right Issue Terbesar di Indonesia
Pada kuartal ketiga tahun lalu, tepatnya September 2021, Bank Rakyat Indonesia atau BBRI melakukan right issue terbesar sepanjang sejarah BEI dengan nilai Rp 95,9 triliun. Dalam catatan Katadata, aksi korporasi bank pelat merah itu berhasil menjadi yang terbesar ke-7 di dunia sejak 2009.
Sejak 13 September 2021, BBRI menawarkan 28,2 miliar lembar saham baru dengan harga Rp 3.400 per saham untuk menambah modal melalui right issue. Melansir informasi dari laman IDXChannel, BBRI menggunakan rasio 100:23 dalam aksi right issue ini. Artinya, setiap 100 lembar saham yang dimiliki investor setara dengan 23 HMETD.
Di sisi lain, investor menanggapi positif aksi korporasi bank BUMN tersebut. Hal itu tercermin dari adanya kelebihan permintaan alias oversubscribed, mencapai 1,53 %.
Dana hasil right issue ini akan digunakan untuk pembentukan holding BUMN Ultra Mikro (Umi) yang dipimpin BRI bersama dengan PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Pembangunan holding itu didasari tujuan untuk mengembangkan ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Lebih rinci, sebanyak Rp 54,7 triliun dana dari right issue digunakan untuk imbreng 100 % saham pemerintah di Pegadaian dan 100% saham pemerintah di PNM, Sisanya, Rp 41,15 triliun akan digunakan untuk menambah permodalan. Hasilnya, bank BRI akan menjadi pemegang 99,99% saham Pegadaian dan 99,99% saham PNM.
