Pertaruhan Suntikan PMN Rp 42,3 Triliun di Sembilan BUMN
PT Kawasan Industri Wijayakusuma akan mendapat dana segar Rp 977 miliar untuk mendukung pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang. Adapun PT PAL turut mendapat Rp 1,28 triliun guna mendukung kesiapan fasilitas produksi kapal selam dan pengadaan peralatan pendukung produksi kapal selam.
Sementara Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Indonesia Eximbank bakal disuntuk Rp 5 triliun pada 2021. Anggaran itu untuk penyediaan pembiayaan penjaminna dan asuransi serta penugasan khusus ekspor.
Peneliti Institute For Development of Economics and Finance Bhima Yudhistira menilai pemberian PMN yang jumbo sangatlah tidak tepat. Apalagi, hal tersebut dilakukan pada saat pemerintah justru menurunkan alokasi stimulus kesehatan dan perlindungan sosial tahun depan.
Padahal, BUMN seharusnya menjadi lokomotif pemulihan ekonomi, bukan menjadi beban dari APBN. “Selain itu, akan ada kerugian dari proyek infrastruktur akibat perencanaan pemerintah yang terlalu memaksakan membangun proyek disaat keuangan BUMN mengalami tekanan,” kata Bhima kepada Katadata.co.id, Jumat (5/11).
Jika pemerintah ingin mengalokasikan PMN yang dominan, Bhima mengatakan, seharusnya kepada BUMN kesehatan, seperti holding Biofarma atau jaringan RS BUMN. Hal tersebut sebagai persiapan produksi dan distribusi vaksin Covid-19 serta persiapan menghadapi gelombang kedua penularan. Dengan demikian, dalam penyusunan anggaran pemerintah bisa melihat prioritas utama kepada kesehatan dibanding profit BUMN.
Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan beberapa fraksi DPR menyoroti rencana pemberian PMN kepada BUMN dalam APBN 2021. Fraksi PKS, misalnya, tidak menyetujui pemberian PMN kepada PT BPUI untuk penyelesaian kasus PT Jiwasraya.
Permasalahan dalam kasus Jiwasraya dinilai akibat ada indikasi korupsi, fraud, dan missmanagement. PKS menilai perampokan atas Jiwasraya harus diproses secara hukum, dan pihak-pihak yang terlibat harus bertanggung jawab kepada nasabah. “Pemberian PMN kepada Jiwasraya, yang bersumber dari APBN, merupakan pengalihan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat kepada rakyat Indonesia,” ujar Said dalam sidang paripurna, Selasa (29/9).
Aset-aset Jiwasraya yang masih bisa diselamatkan seharusnya diprioritaskan untuk menyelesaikan kewajiban kepada nasabah asuransi tradisional, antara lain terdiri dari para pensiunan. Sebaliknya, bukan untuk nasabah saving plan.
Said mengatakan, Partai Nasdem mengingatkan pemerintah terkait dengan postur PMN kepada BUMN harus sesuai dengan perencanaan, alokasi, dan tujuan. PMN mesti diberikan kepada BUMN yang sehat dan berkinerja baik.
