Penundaan Pajak Karbon Berpotensi Hambat Pensiun Dini PLTU Batu Bara
Pada Bab IV Pasal 6 ayat 6, tertulis penjualan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) ditentukan minimal 30% dari rencana produksi batu bara dengan harga paling tinggi US$ 70 per ton dengan acuan batu bara kalori 6.322 kcal per kg.
Fabby menilai aturan tersebut menjadi salah satu faktor yang mengambat pensiun dini PLTU karena memberikan subsidi batu bara dengan harga DMO. Adapun harga batu bara di Pasar ICE Newcastle pada Senin (17/10) berada di US$ 397 per ton.
Dia mengatakan, menghilangkan harga DMO pada batu bara akan membuat PLTU menjadi kurang kompetitif sekaligus di sisi lain menarik serapan investasi pada sektor pembangkit EBT yang lebih besar.
"Kalau menghilangkan subsidi terhadap subsidi batu bara ini bisa membuat PLTU menjadi kurang kompetitif dan karena kurang kompetitif harusnya energi terbarukan yang harganya jauh lebih kompetitif bisa berkembang karena pengusaha IPP melihat ada kesempatan investasi di sektor itu, ketimbang mempertahankan PLTU-nya," ujar Fabby.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI), Arthur Simatupang, mengatakan ada beberapa hal yang diperhatikan dalam wancana pensiun dini.
Sebagai penyedia listrik swasta, IPP harus menjalin komunikasi dengan PLN dan lembaga pendanaan serta sponsor untuk mengatur komitmen perjanjian jual beli listrik dan mekanisme pendanaan pensiun dini. Menurutnya, skema pensiun dini memerlukan kerja sama internasional baik dari lembaga filantropi, NGO, dan institusi pendanaan.
Arthur menailai skema kombinasi pendanaan pensiun dini perlu menjadi aksi kongkret. "Kami sudah melihat komitmen tersebut tapi masih perencanaan, masih belum lihat suatu hal yang berhasil diimplemetasikan. wacana ini sudah ada tapi perlu kajian lebih lanjut," kata Arthur.
