Pacu Daya Saing, Tarif Pajak Penghasilan Perlu Dipangkas Jadi 18%
(Baca: Ekonom Menilai Target Pajak Tumbuh 24% di 2018 Ketinggian)
Kalangan pengusaha juga berharap agar pemerintah menurunkan tarif pajak. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta W. Kamdani melihat ada risiko dari beberapa kebijakan Amerika Serikat (AS) seperti reformasi perpajakan dan normalisasi di sisi moneternya.
"Dengan kebijakan pajak AS yang baru ditakutkan akan menarik investor keluar dari Indonesia," kata dia.
Menurutnya, pemerintah seharusnya membuat sistem perpajakan yang kompetitif mulai dari besaran pajak, proses perhitungan, dan mekanisme pelaporan. Pengusaha memahami bahwa pemerintah membutuhkan dana yang luar biasa besar untuk pembangunan infrastruktur. "Kami selalu terbuka untuk berdiskusi dengan pemerintah untuk menemukan solusi terbaik," kata Shinta.
(Baca: Jokowi: Ekonomi di Tahun Politik Bisa Tumbuh Lebih Tinggi 0,3%)
Konsumsi politik seperti atribut kampanye dan lainnya dengan 170 daerah yang menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, akan berdampak besar bagi perekonomian tahun ini. Khususnya untuk industri yang terkait pilkada seperti tekstil, telekomunikasi, dan perdagangan besar akan mendapatkan manfaat dari Pilkada ini. Di Industri inilah pemerintah bisa menggenjot pajak tahun ini.
Meski begitu, Shinta menilai potensi ini belum tentu membuat penerimaan pajak 2018 bisa naik 24 persen seperti yang ditargetkan pemerintah. Dia juga memperkirakan pengusaha dan investor tidak akan 'jor-joran' berinvestasi di Pilkada tahun ini, karena berkaca pada pesta demokrasi di DKI Jakarta tahun lalu.
