Pemotongan Belanja Tak Akan Ganggu Target Pertumbuhan Ekonomi
Kementerian Keuangan mencatat sepanjang Kuartal I-2016 belanja modal sudah meningkat tiga kali lipat dibanding periode yang sama tahun lalu. Terutama dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang naik signifikan.
Pemangkasan belanja ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2016 yang baru dikeluarkan Jokowi pada awal pekan ini. Penghematan dan pemotongan belanja tidak dilakukan terhadap anggaran yang bersumber dari pinjaman, hibah, dan Penerimaan Bukan Pajak Badan Layanan Umum (PNBP-BLU). (Baca: Kementerian PUPR Siap Potong Anggaran Rp 5,7 Triliun)
Penghematan dilakukan terhadap belanja perjalanan dinas dan paket meeting, langganan daya dan jasa, honorarium kegiatan, biaya rapat, iklan, dan operasional perkantoran. Belanja lainnya adalah pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan dinas, sisa dana lelang atau swakelola, anggaran dari kegiatan yang belum terkontrak, dan kegiatan yang tidak mendesak.
Jokowi juga menginstruksikan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro untuk mengkoordinasikan program penghematan belanja K/L. Kemudian melaporkan hasilnya kepada presiden. Besaran penghematan yang harus dilakukan masing-masing K/L telah ditetapkan dalam lampiran Inpres tersebut. Rinciannya bisa dilihat di sini.
Setiap K/L melakukan identifikasi secara mandiri terhadap program atau kegiatan yang bisa dihemat. Daftar rincian program yang akan dihemat harus dilaporkan kepada Menteri Keuangan, paling lambat tujuh hari sejak instruksi ini dikeluarkan. Selanjutnya Menteri Keuangan akan merevisi daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan memblokir anggarannya. (Baca: Menteri Bappenas Potong Anggaran Program Prioritas 2017)
