Lembaga Pengelola Investasi RI Menata Pola Kerja dan Mencari Nakhoda
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, pendaftaran calon anggota dewan pengawas telah dibuka. Panitia seleksi yang terdiri dari dirinya, Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo, serta Komisaris Utama Bank Mandiri sekaligus mantan Menteri Keuangan Muhamad Chatib Basri tengah menyeleksi calon anggota dewan pengawas.
"Sudah ada instruksi proses sampai pemilihan berisi orang-orang yang mempunyai reputasi dan kredibilitas karena menyangkut institusi yang sangat penting," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi Desember 2020, pekan lalu.
Setelah dewan pengawas dibentuk, menurut dia, akan dipilih pula dewan direksi yang juga diisi oleh profesional. Sri Mulyani berharap LPI dapat menjadi kendaraan untuk membangun ekonomi Indonesia tanpa mengandalkan pinjaman. Lembaga ini akan dimaksimalkan untuk menghimpun partisipasi dana dari luar negeri guna berinvestasi pada proyek-proyek strategis di dalam negeri.
Sri Mulyani telah menyiapkan modal awal lembaga ini sebesar Rp 15 triliun melalui APBN 2020. Namun sesuai PP, modal LPI akan ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai Rp 75 triliun paling lambat pada tahun depan.
Kelola Aset Ratusan Triliun
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan lembaga ini berpotensi menarik lebih banyak investasi asing sehingga mampu mengoptimalisasi aset negara dan BUMN. Ini diharapkan mampu mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi lebih cepat.
"BUMN itu asetnya ada sekitar US$ 600 miliar. Sekarang sedang dipetakan dan dihitung aset mana saja yang dapat masuk ke dalam LPI," kata Luhut saat berbincang melalui video streaming pada akun Youtube milik Dahlan Iskan, akhir bulan lalu.
Luhut optimistis aset BUMN dapat di-leverage hingga tiga kali jika nantinya dikelola oleh LPI. Pengelolaan BUMN di bawah LPI, menurut dia, dapat mendorong manajemen perusahaan lebih profesional. "Valuasinya diharapkan meningkat. Katakanlah tahun depan bisa kelolaan LPI dapat mencapai US$ 30 miliar (setara Rp 428 triliun)," kata Luhut.
Dalam PP LPI dijelaskan bahwa modal LPI dapat berupa penyertaan modal negara dan sumber lain. PMN dapat antara lain dapat berupa barang milik negara dan aset BMN. Namun, pemindahtanganan aset negara menjadi milik LPI, tidak termasuk pada pengelolaan cabang produksi yang penting dan pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya.
Luhut menjelaskan, LPI akan mengundang dana asing melalui partisipasi ekuitas. Pada tahap awal, lembaga ini akan menawarkan proyek-proyek di sektor infrastruktur seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan. Proyek-proyek yang ditawarkan tentunya adalah yang memberikan hasil investasi cukup baik.
Kepala Ekonom BCA David Sumual menilai kemampuan LPI untuk menarik investasi asing akan bergantung pada potensi ekonomi domestik dan proyek-proyek yang ditawarkan. "Proyek yang ditawarkan tentu harus yang memiliki return investasi menarik. Kalau proyek infrastruktur yang kurang menarik tetap butuh penjaminan," katanya.
SWF, menurut dia, tetap akan bersaing dengan banyak negara yang juga membutuhkan investasi. Selain infrastruktur, pemerintah dapat menawarkan proyek-proyek pada sektor-sektor yang saat ini sebenarnya tengah naik daun, seperti proyek-proyek energi berkelanjutan dan teknologi.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute of Development for Economics and Finance Tauhid Ahmad pesimistis LPI akan memberi dampak signifikan pada perekonomian mulai tahun depa. Pasalnya LPI masih akan berfokus kepada pendalaman organisasi. "Belum bisa memberi sumbangsih kepada proyek infrastruktur yang besar," kata Tauhid dalam acara Catatan Akhir Tahun: Vaksin Datang, Ekonomi Melaju Kencang? melalui video streaming pada Rabu (23/12).
