DJPK Estimasi Penerimaan Pajak Rokok 2024 Mencapai Rp 22,81 Triliun

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) menetapkan estimasi penerimaan pajak rokok setiap provinsi untuk tahun anggaran 2024. Perkiraan ini ditetapkan melalui Keputusan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor KEP-58/PK/2023.

Secara umum, total pajak rokok yang diterima oleh pemerintah provinsi tahun depan diestimasi mencapai Rp 22,81 triliun. Jumlah ini sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan estimasi tahun ini, yang sebesar Rp 22,79 triliun.

Adapun provinsi yang diperkirakan menerima setoran pajak rokok terbesar tahun depan adalah Jawa Barat, yakni sebesar Rp 4,05 triliun. Urutan kedua ditempati Jawa Timur, dengan estimasi penerimaan sebesar Rp 3,38 triliun.

Kemudian, urutan ketiga dan keempat ditempati Jawa Tengah dan Sumatera Utara, dengan estimasi penerimaan pajak rokok masing-masing sebesar Rp 3,1 triliun dan Rp 1,25 triliun.

Berdasarkan estimasi pajak rokok yang terlampir pada KEP-58/PK/2023, gubernur kemudian menetapkan alokasi bagi hasil pajak rokok untuk masing-masing kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing. Alokasi yang ditetapkan gubernur tersebut, digunakan sebagai dasar penyusunan APBD 2024 oleh setiap kabupaten/kota.

Sebagai informasi, pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Pajak ini dikenakan atas sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lain yang dikenai cukai.

Pajak rokok dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bersamaan dengan pemungutan cukai. Setelah itu, pajak rokok tersebut disetor ke rekening kas umum daerah (RKUD) provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.

Secara perinci, berikut ini estimasi penerimaan pajak rokok tiap provinsi di Indonesia untuk tahun anggaran 2024.

^{Sumber: Keputusan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor KEP-58/PK/2023}