Anies Kritik Pembangunan IKN Timbulkan Ketimpangan, Ini Kata Ekonom
Menurutnya, kondisi tersebut akan menghambat proses migrasi maupun perpindahan dari ibu kota lama maupun ke daerah lain. Fadhil bahkan memperkirakan pemindahan ibu kota ini tidak akan memberikan dampak besar bagi perkembangan di daerah - daerah sekitar Kalimantan.
Sementara Bhima melihat dampaknya pembangunan ibu kota ini akan memunculkan segregasi atau pemisahan kelompok sosial tertentu dalam masyarakar. Kemudian adanya gentrifikasi atau perpindahan penduduk kelas menengah ke kawasan baru sehingga berpotensi munculnya konflik dengan penduduk lokal.
"Sekarang sudah kelihatan, bagaimana konflik dengan masyarakat lokal. Misalnya soal pengadaan lahan IKN itu belum selesai, kemudian kita lihat investor yang membangun, investor berorientasi profit," ungkapnya.
Kata Bhima, jika berorientasi profit, maka akan memunculkan sekolah - sekolah mahal dan rumah sakit premium. Sehingga memunculkan pemisahan antara masyarakat lokal dengan pendatang baru yang ekonominya di level menengah bawah.
Tak hanya itu, ketimpangan juga akan muncul saat kontruksi pembangunan IKN. Bhima mempertanyakan berapa banyak serapan warga lokal, karena sebagian besar dari diambil dari Jawa dan wilayah lain di luar Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim.
Bagi Bhima, kondisi ini akan menciptakan gap pendapatan dan ketimpangan yang begitu lebar. Apalagi, ASN juga akan pindah ke Kaltim, dengan dukungan gaji dan tunjangan di atas rata - rata penduduk lokal Kalimantan.
"Nah, ASN yang pindah ke IKN, belum lagi ditambah fasilitas dari pemerintah plus berbagai insetif, agar mau pindah ke IKN. Ini jelas akan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan. Maka ketimpangan makin lebar antara IKN dengan daerah sekitarnya," jelasnya.
Kemudian muncul ketimpangan dari sisi usaha atau UMKM, yang seharusnya mendapat manfaat. Sebab, kontruksi besi baja sebagain impor dan sebagian didatangkan dari Jawa. Sementara pasir dan bahan material lain didatangkan dari Sulawesi.
Alhasil, kata Bhima, kondisi ini akan menciptakan ketimpangan baru jika pemerintah tidak melakukan perencanaan secara matang dan hanya berorientasi pada profit. Sementara alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN sudah terlalu besar.
"Beban juga bagi APBN. Nah, itu dilematisnya membangun IKN itu," tambahnya.
Sedangkan Fadhil, justru meminta pemerintah melakukan peninjauan ulang terkait pembanguna proyek IKN ini dengan melibatkan berbagai tim ahli yang kompeten serta sumber daya yang mumpuni agar tujuan pemerataan ekonomi tercapai.
"Kita tahu proses UU dan kebijakan IKN sangat tidak partisipatif. Tiba - tiba ada, tiba - tiba direvisi, jadi kita mau melakukan perbaikan ke depan. Mulai dari pertanyaan mendasar terkait proyek ini," tutupnya.
