Prabowo Ingin Pisahkan Ditjen Pajak Dari Kemenkeu, Apa Akan Efektif?
Bahkan Tauhid memperkirakan rencana ini akan memakan waktu dua hingga tiga tahun ke depan. Sedangkan masa jabatan presiden dalam satu periode hanya lima tahun.
“Badan baru bisa efektif di tahun ketiga dan keempat, kalau targetnya ingin genjot program [penerimaan pajak]. Rugi di waktu dan di cost” ujar Tauhid.
Cara Lain untuk Tingkatkan Rasio Pajak
Di sisi lain, Prabowo - Gibran juga menargetkan rasio pajak atau tax ratio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 23%. Sementara hingga 2023, rasio pajak Indonesia hanya sekitar 10% terhadap PDB.
Tauhid menilai, untuk menggenjot rasio pajak tersebut, pemerintah harus fokus kepada kebijakan dan implementasi di lapangan terlebih dahulu. Bukan hanya soal kelembagaan saja, tetapi perbaikan aspek teknologi dan lainnya.
Sementara Nailul menyarankan, agar menggenjot penerimaan pajak di sektor pertambangan yang saat ini masih sangat minim kontribusinya. Padahal kontribusi sektor ini terhadap PDB cukup besar.
“Kejar pengusaha-pengusaha tambang pengemplang pajak plus ubah aturan perpajakan di bidang tambang,” ujarnya.
Tak hanya itu, dia juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan penerimaan wajib pajak orang pribadi, yang saat ini kontribusinya masih di bawah 1%. “Bisa diterapkan wealth tax untuk orang kaya, yang menurut saya bisa menaikkan kinerja perpajakan kita,” ujarnya.
