Menkeu Tak Ikut Bahas Anggaran dengan Pemerintahan Baru, Ini Dampaknya
“Ini akan mengakibatkan pelebaran defisit yang cukup besar atau dikhawatirkan tim ekonomi Prabowo akan berjalan, dengan melakukan perubahan pos-pos belanja. Ini dapat menjadi kontraksi atau penghambat pertumbuhan ekonomi di 2025. Jadi sosok Sri Mulyani masih dibutuhkan,” ujar Bhima.
Menghormati Domain Sri Mulyani atas APBN 2025
Berbeda dengan Bhima, Analis Senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution, Ronny P Sasmita justru menilai Jika Sri Mulyani tak ikut sinkronisasi, tak ada dampaknya terhadap anggaran 2025.
Adapun RAPBN 2025 adalah bentukan Sri Mulyani bersama tim fiskal di Kemenkeu. Menurut Ronny, pemerintahan yang baru terpilih pun harus menghormati domain Sri Mulyani atas RAPBN 2025 atau tak perlu meminta ikut terlibat di dalam deliberasi dan diskusi RAPBN 2025.
“Ya tidak perlu. Jika tim pemerintahan baru mau sinkronisasi, bisa ke bagian terkait di Kemenkeu saja, terutama untuk mengetahui hal-hal yang confidential. Dan menurut saya, itu pun tidak diperlukan. Toh, semuanya saat ini sudah terbuka. Di DPR pun sudah ada datanya semuanya,” ujar Ronny.
Ronny menilai, urusan sinkronisasi akan menjadi urusan pemerintahan yang baru. Jadi sudah seharusnya, Sri Mulyani menolak adanya sinkronisasi tersebut, karena semestinya menjadi estafet ke pemerintahan yang baru.
“Silahkan pemerintahan yang baru mengambil alih setelah wewenangnya diresmikan secara konstitusional. Sementara saat ini, wewenang fiskal masih ada di Sri Mulyani,” ujarnya.
