Belanja Pemerintah Turun Karena THR dan Gaji ke-13 ASN Cair di Kuartal I 2024
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan alasan penurunan belanja pemerintah pada kuartal II 2024 karena pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN) terjadi pada kuartal I 2024.
Padahal, biasanya Kemenkeu mulai mencairkan THR dan gaji ke-13 tersebut pada kuartal II. Hal ini turut memengaruhi penurunan belanja pemerintah sebesar 1,42% pada kuartal II 2024.
“Tahun lalu gaji ke-13 dan THR jatuhnya di kuartal II 2023. Kalau tahun ini jatuhnya di sekitar kuartal I 2024. Jadi itu yang membedakan sehingga kuartal II lebih kecil,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu saat ditemui di Gedung Kemenkeu, Jakarta, pada Selasa (6/8).
Akibat hal tersebut, pertumbuhan belanja pemerintah pada kuartal I 2024 sangat tinggi. Padahal, belanja pemerintah pada kuartal I 2023 relatif rendah dibandingkan kuartal I 2024.
Meskipun begitu, Febrio memastikan belanja pemerintah pada tahun ini akan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sehingga, tidak perlu ada lagi belanja pemerintah yang perlu digenjot di sisa tahun ini.
“Karema belanja kita untuk tahun ini kalau dilihat sesuai dengan laporan semester. Outlook kita sekitar Rp 87 triliun di atas APBN. Tidak ada yang perlu digenjot, karena kita melakukan belanja dengan baik,” kata Febrio.
Dipengaruhi Nilai Tukar Rupiah
Dia menjelaskan, penambahan belanja pemerintah juga dipengaruhi perkembangan nilai tukar rupiah yang kini melonjak di atas Rp 16.000 per dolar AS. Sementara besaran rupiah dalam APBN 2024 dipatok sebesar Rp 15.000 per dolar AS.
“Outlook kita Rp 16.000 untuk 2024, sehingga perbedaan Rp 1.000 itu sudah mencerminkan perubahan belanja, khususnya dari subsidi dan kompensasi yang akan meningkat sekitar Ro 60 triliun hingga Rp 70 triliun,” ujar Febrio.
Sebelumnya, BPS melaporkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,05% secara tahunan. Konsumsi rumah tangga masih menjadi pendoroang pertumbuhan ekonomi, disusul oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi dan ekspor.
Sementara belanja pemerintah hanya memberikan andil sebesar 7,31% terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB. Capaian belanja pemerintah tersebut hanya tumbuh 1,42% secara tahunan.
