Dongkrak Penerimaan, KIHT Jadi Salah Satu Solusi

Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di Kabupaten Kudus telah diresmikan pada Kamis, 22 Agustus 2020 oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kudus HM Hartopo.
Image title
Oleh Tim Publikasi Katadata - Tim Publikasi Katadata
27 Oktober 2020, 17:25
Ditjen Bea dan Cukai
Katadata

Kudus – Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di Kabupaten Kudus telah diresmikan pada Kamis, 22 Agustus 2020 oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kudus HM Hartopo. Dalam peresmian tersebut dihadiri juga oleh Anggota Komisi XI DPR Mustofa dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi secara daring.

Maksud dan tujuan pembentukan KIHT ini untuk memberi kemudahan, membangun kekuatan perekonomian bagi masyarakat kecil yang berusaha di bidang rokok. Masyarakat Indonesia semua menyadari dan mengetahui melakukan kegiatan-kegiatan ilegal merupakan musuh negara. Akan tetapi selaku aparat penegak hukum, seperti Bea Cukai pasti tidak menginginkan selalu bermusuhan dengan masyarakat.  

“Saya hadir disini mewakili dari Komisi XI DPR yang membidangani ekonomi dan keuangan dan bermitra dengan Kementerian Keuangan, diharapkan bisa menjembatani kepada seluruh masyarakat,” ujar Mustofa.

Mustofa menyampaikan setiap tindakan ini harus ada solusi. “Salah satu contoh yang di-support oleh Bea Cukai diharapkan KIHT Kudus ini menjadi pilot project yang baik dan benar,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY, Padmoyo Tri Wikanto mengungkapkan pembentukan KIHT bertujuan meningkatkan pelayanan pembinaan industri dan pengawasan terhadap produksi. Selain itu juga, lebih mendukung mengembangkan dan meningkatkan daya saing industri kecil menengah pada sektor hasil tembakau.

“Pasti kami mengharapkan ada dampak positif, yaitu kegiatan ilegal dilakukan oleh industri kecil dapat ditarik di KIHT ini sehingga peredaran rokok ilegal dapat ditekan dan industri legal dapat tumbuh,” kata Tri Wikanto seraya menambahkan KIHT dapat meningkatkan penerimaan negara berupa cukai dan meningkatkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) dan pajak rokok yang dirasakan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota.

Tri menyampaikan terima kasih atas dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan KIHT ini. “Kami dapat terus melakukan komunikasi intensif melalui pendekatan ekonomi budaya dan sosial kepada masyarakat bahwa legal itu mudah, ilegal itu sulit,” ujarnya.

Bea Cukai, kata dia, juga berharap bahwa program ini dapat direplikasi di daerah lain sehingga ini dapat menjadi sarana untuk dapat menekan peredaran rokok ilegal dan mengingkatkan peredaran rokok yang legal.

Pembangunan KIHT selain untuk mendorong para pelaku usaha di sektor hasil tembakau memilih jalur yang legal, juga ditujukan untuk mendorong penerimaan negara serta menekan peredaran rokok ilegal. Hingga 20 Oktober 2020, Bea Cukai Jateng DIY sudah mengumpulkan penerimaan negara sebesar Rp31,87 triliun dan berhasil mengamankan 37,7 juta batang rokok ilegal. 

Tri Wikanto menyampaikan bahwa pada 2020, Kanwil Bea Cukai Jateng DIY ditargetkan mengumpulkan penerimaan sebesar Rp43,1 triliun. “Sampai dengan 20 Oktober 2020 realisasinya sebesar Rp31,87 triliun dan ini dominan penerimaan cukai hasil tembakau dengan target sebesar Rp39,7 triliun,” ungkap Tri Wikanto

Realisasi sampai saat ini sebesar Rp29,5 triliun. Dari total target penerimaan tersebut, Bea Cukai Kudus ditargetkan sebesar Rp35,1 triliun atau sekitar 81,4 persen dari seluruh target penerimaan Kanwil. “Dengan kata lain Bea Cukai Kudus kantor dengan peran penerimaan terbesar di Kanwil DJBC Jateng DIY,” ujarnya.

Selanjutnya Tri Wikanto juga menyampaikan kinerja pemberian fasilitas oleh Kanwil Bea Cukai Jateng DIY. Bea Cukai Jateng DIY telah memberi fasilitas berupa tempat penimpuban berikat sebanyak 251 kawasan berikat, 6 gudang berikat dan 3 pusat logistik berikat. “Kami akan selalu berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dengan memberikan fasilitas Kawasan Berikat,” ujarnya.

Adapun di bidang pengawasan, Bea Cukai Jateng DIY telah melakukan penindakan sebanyak 281 kali. Dari penindakan tersebut diperoleh barang hasil penindakan yaitu rokok dengan jumlah batang sebesar 37,7 juta batang dengan nilai barang sebesar Rp39,6 miliar dan perkiraan kerugian negara sebesar Rp23,1 miliar.

“Kinerja ini tidak kami lakukan sendiri, kami berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum lain dan juga dengan pemerintah daerah,” ujarnya,”sehingga program Gempur Rokok Ilegal di Kanwil Bea Cukai Jateng DIY kami rasakan demikian solid koordinasi tersebut dan menghasilkan hasil penindakan yang luar biasa.”

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait