Jokowi Minta Kaji Saham BUMN di Kereta Cepat Cina Turun Jadi 10-20%
Presiden Joko Widodo meminta besaran saham konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dikaji kembali. Dia ingin porsi saham BUMN dikurangi dari 60 persen menjadi hanya 10-20 persen.
Hal tersebut dikatakan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono usai rapat terbatas soal Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Kantor Presiden hari ini. Pengurangan porsi saham ini untuk meminimalisasi risiko BUMN dalam menggarap proyek tersebut.
"Sekarang kan 60 persen (BUMN) : 40 persen (Tiongkok atau Cina). Presiden tadi bilang mengapa tidak 10 persen untuk (BUMN) Indonesia lalu 90 persen Tiongkok untuk memperkecil risiko," kata Basuki saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/7). (Baca: Buat Terowongan, Biaya Proyek Kereta Cepat Membengkak Rp 10 Triliun)
Basuki mengatakan Jokowi memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno untuk mendetailkan lagi hitungan ini. Jokowi ingin kajian ini bisa selesai dalam sepekan.
Risiko proyek ini juga erat kaitannya dengan konsep pengembangan wilayah atau Transit Oriented Development (TOD) sebagai sumber pemasukan bisnis lainnya dari proyek Kereta Cepat. Oleh sebab itu, Jokowi juga meminta adanya dasar dari perhitungan bisnis pengembangan wilayah tersebut.
