Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menolak tegas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar Rp 6.136.000.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli mengatakan penetapan upah minimum harus mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.
Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli mengatakan Pemerintah Daerah wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 pada akhir November ini.
Aksi unjuk rasa penuntut UMP di Bali mengangkat praktik demokrasi langsung, di mana Gubernur merespons massa namun absennya pejabat lain memicu diskusi tentang keterwakilan politik.
Pemerintah mulai akan membahas penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2027 setelah undang-undang baru terbit di tengah tuntutan buruh agar upah minimum naik 7,5–9,5%.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menuturkan pemerintah masih menghitung estimasi kebutuhan hidup layak (KHL) dalam proses penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2027.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai usulan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2027 sebesar 7,5–9,5% tidak serta-merta memicu pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli belum dapat memastikan formulasi kenaikan UMP 2027 karena menunggu pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan.
Rata-rata gaji buruh lulusan perguruan tinggi dengan gelar diploma IV, S1, S2, dan S3 pada Februari 2026 tercatat mencapai Rp 4,77 juta, masih di bawah UMP Jakarta 2026 yang mencapai Rp 5,73 juta.
Dengan hitung-hitungan sederhana, pekerja yang hanya memperoleh penghasilan sebesar upah minimum akan kesulitan membeli rumah, termasuk dengan cara mencicil. Bahkan untuk rumah bersubsidi.
KSPI mengusulkan industri padat karya di DKI Jakarta yang kesulitan membayarkan upah sesuai UMP, untuk merelokasi bisnisnya ke wilayah lain seperti Jawa Barat yang memiliki UMP terendah.
Buruh memilih menahan langkah hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta dan Jawa Barat. Gugatan soal upah minimum ditunda karena harus ada proses negosiasi terakhir yang harus dilalui sebagai syarat utama.