Sorot Cukupkah Kenaikan UMP?

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pihaknya siap menghadapi keputusan MA soal aturan upah minimum.

Apindo telah memasukkan gugatan terkait aturan formula kenaikan upah yang tertuang dalam Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang penetapan upah minimum 2023.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut sudah sewajarnya UMP naik pada tahun depan.

Selama dua tahun terakhir UMK Kabupaten Bekasi tidak pernah naik dan tetap di Rp 4,79 juta.

Protes buruh menuntut kenaikan upah sudah memiliki sejarah panjang, bahkan jauh sebelum kemerdekaan Indonesia.

Persentase kenaikan UMP Maluku Utara pada 2023 sebesar 4% merupakan yang terendah di antara 33 provinsi meski pertumbuhan ekonominya tercatat paling tinggi pada kuartal III mencapai 25%.

Upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang dimaksudkan untuk memberikan jaring pengaman kepada pekerja, menurut Permenaker No. 18 Tahun 2022.

Pabrik-pabrik tekstil dan alas kaki/sepatu menjadi dua sektor yang dinilai paling berisiko kembali melanjutkan gelombang PHK tahun depan seiring kenaikan UMP.

Rata-rata kenaikan UMP tahun 2023 mencapai angka 7,5%. Buruh menolak besaran upah minimum tahun depan.

Kenaikan UMP akan berpengaruh terhadap harga barang karena mendorong kenaikan dari sisi biaya produksi dan daya beli pekerja. Namun, dampaknya ke inflasi tak akan signifikan.

Nilai UMP 2023 di setiap provinsi beragam. Kenaikannya di rentang 5% hingga 9%.

Kenaikan UMP tertinggi ada di Provinsi Sumatera Barat dengan besaran 9,15% menjadi Rp 2.742.476

Kenaikan upah minimum di Maluku Utara menjadi yang terendah yakni hampir 4%. Masih ada provinsi yang belum mengumumkan angka UMP tahun depan.

DKI Jakarta menjadi provinsi yang paling rendah kenaikan UMP dibanding Jawa Barat dan Banten.

Tak ada provinsi yang menaikkan UMP maksimal 10%. Masih ada daerah yang belum mengumumkan kenaikan upah minimum tahun depan hingga tenggat waktu berlalu.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan UMP 2023 sebesar Rp 4,9 juta, naik 5,6% dibandingkan UMP 2022.

Kenaikan upah sebesar 5,6% ini masih di bawah angka maksimal yang ditetapkan pemerintah pusat yakni 10%.

Konferensi Serikat Pekerja Indonesia menilai kenaikan UMP 2023 harus merujuk pada kenaikan inflasi tahun berjalan.

KSPI menilai kenaikan UMP 2023 yang diatur pemerintah belum bisa mencukupi kebutuhan hidup para buruh.

Ketua Apindo menilai kenaikan UMP sangat rancu, lantaran tidak sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, yang mendorong untuk menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya.