Sorot Cukupkah Kenaikan UMP?

Aksi unjuk rasa penuntut UMP di Bali mengangkat praktik demokrasi langsung, di mana Gubernur merespons massa namun absennya pejabat lain memicu diskusi tentang keterwakilan politik.

Kementerian Ketenagakerjaan memberikan kabar baru soal upah minimum provinsi (UMP) 2027.

Pemerintah mulai akan membahas penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2027 setelah undang-undang baru terbit di tengah tuntutan buruh agar upah minimum naik 7,5–9,5%.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menuturkan pemerintah masih menghitung estimasi kebutuhan hidup layak (KHL) dalam proses penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2027.

Aksi buruh akan digelar pada 15-30 Oktober 2026 di 38 provinsi.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai usulan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2027 sebesar 7,5–9,5% tidak serta-merta memicu pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli belum dapat memastikan formulasi kenaikan UMP 2027 karena menunggu pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan.

Purbaya menyebut, besaran gaji Kopdes diperkirakan berada di kisaran Upah Minimum Provinsi (UMP).

Jangan sampai keliru, ini perbedaan UMR, UMK, UMP, UMSP dan UMSK. Pengusaha dan karyawan wajib tahu.

Rata-rata gaji buruh lulusan perguruan tinggi dengan gelar diploma IV, S1, S2, dan S3 pada Februari 2026 tercatat mencapai Rp 4,77 juta, masih di bawah UMP Jakarta 2026 yang mencapai Rp 5,73 juta.

Dengan hitung-hitungan sederhana, pekerja yang hanya memperoleh penghasilan sebesar upah minimum akan kesulitan membeli rumah, termasuk dengan cara mencicil. Bahkan untuk rumah bersubsidi.

KSPI mengusulkan industri padat karya di DKI Jakarta yang kesulitan membayarkan upah sesuai UMP, untuk merelokasi bisnisnya ke wilayah lain seperti Jawa Barat yang memiliki UMP terendah.

Buruh memilih menahan langkah hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta dan Jawa Barat. Gugatan soal upah minimum ditunda karena harus ada proses negosiasi terakhir yang harus dilalui sebagai syarat utama.

Subsidi upah dinilai perlu agar pendapatan buruh dapat mencapai kebutuhan hidup layak.

Buruh berencana kembali menggelar demonstrasi upah minimum dengan ribuan peserta di depan Istana Merdeka pekan depan, Kamis (8/1).

Buruh berencana menuntut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, terkait upah minimum provinsi.

KSPI telah menemui Wakil menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor bahas upah minimum provinsi (UMP).

Ribuan buruh berencana menggelar aksi demo di depan Istana Negara, Jakarta pada hari ini, memprotes penetapan UMP Jakarta.

Demo menolak penetapan upah minimum provinsi atau UMP Jakarta dan Jawa Barat hari ini akan dipusatkan di dua titik, yakni Istana Negara, Jakarta, dan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat.

Ribuan buruh akan berdemo besok (29/12) menolak UMP Jakarta 2026. Puluhan ribu buruh bakal kembali berunjuk rasa pada Selasa (30/12) terkait UMSK Jawa Barat.