Sorot Cukupkah Kenaikan UMP?

Penetapan UMP seharusnya ditetapkan oleh para gubernur pada 21 November, sedangkan upah minimum kabupaten/kota atau UMK maksimal ditetapkan pada 30 November.

Pembicaraan antara buruh, pengusaha, dan pemerintah soal upah minimum masih alot. Namun Menaker menargetkan aturan UMP bisa terbit akhir bulan ini

Rencana pemerintah menggelar tax amnesty jilid III menuai kritik karena memberi keringanan pada orang kaya, sementara masyarakat kelas menengah ke bawah terbebani tarif PPN 12%.

Celios mengidentifikasi dampak kenaikan UMP dalam tiga skenario pada output ekonomi, PDB, konsumsi rumah tangga, kinerja ekspor, pendapatan masyarakat, surplus usaha, dan penyerapan tenaga kerja.

Riset terbaru Celios menunjukkan kenaikan UMP 10% pada 2025 penting untuk pertumbuhan ekonomi di atas 5%, meningkatkan konsumsi, dan mempengaruhi PDB secara signifikan.

UMP Jakarta 2024 ditetapkan naik 3,38% dibandingkan tahun lalu menjadi Rp 5.067.381. Bagaimana dengan UMP Jakarta 2025?

Survei elektabilitas calon di Pilkada Jakarta menunjukkan persaingan ketat, antara pasangan Ridwan Kamil-Suswono dan Pramono Anung-Rano Karno

Apindo mengingatkan politisasi UMP 2025 akan merugikan anggaran negara dalam jangka panjang.

Apindo meminta pemerintah tetap mempergunakan alfa 0,1 hingga 0,3 dalam menetapkan perhitungan upah minimum provinsi atau UMP 2025 sehingga kenaikannya maksimal 3,5%.

Pada 2025, UMP Jakarta diperkirakan akan naik, meskipun besaran kenaikan masih akan diputuskan. Kenaikan diikuti oleh indeks alpha yang lebih tinggi daripada tahun lalu.

Menkopolkam meminta kepala daerah berhati-hati menetapkan UMP. Ia tak ingin kebijakan ini hanya menarik simpati masyarakat tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang

Upah Minimum Provinsi atau UMP 2025 segera diumumkan. MK meminta pasal pengupahan mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarga secara wajar, termasuk rekreasi dan jaminan hari tua.

UUpah Minimum Provinsi atau UMP 2025 berpotensi diumumkan hari ini (7/11). Berikut bocoran dari Menaker Yassierli.

Pemerintah masih membahas formulasi perhitungan kenaikan UMP 2025.

Kementerian Ketenagakerjaan telah menerima 22 data ekonomi dari Badan Pusat Statistik untuk menghitung acuan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2025.

Pemerintah akan mengeluarkan regulasi baru mengenai UMP yang menyesuaikan kebijakan terbaru dari Mahkamah Agung, menyusul uji materi dari Partai Buruh dan beberapa serikat pekerja.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengaku sedang menggodok formula kenaikan upah minimum 2025 pasca putusan Mahkamah Konstitusi pada uji materi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023.

Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Tenaga Kerja Yassierli segera merampungkan ketentuan yang mengatur penetapan upah minimum provinsi. Menurut Yassierli Prabowo memberi waktu hingga 7 November

Pemerintah diminta tidak lagi menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 sebagai rujukan penetapan upah 2025.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pun memastikan akan menerbitkan ketentuan penetapan upah minimum paling lambat 7 November 2024 sesuai permintaan Presiden Prabowo Subianto.