Berita Apindo Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Apindo bertemu dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan meminta agar pemerintah merevisi aturan terkait iuran Tapera.

Apindo menyebut para pengusaha belum akan memperpanjang masa cuti melahirkan dari saat ini tiga bulan menjadi enam bulan. Sebab, pemberi kerja menunggu aturan turunan UU Nomor 4 Tahun 2024.

Apindo memilih uji materi atau judicial review menjadi jalan terakhir untuk menolak program tabungan perumahan rakyat atau Tapera.

Asosiasi Pengusaha Indonesia berpendapat implementasi tabungan perumahan rakyat atau Tapera memperburuk iklim usaha saat ini. Dampaknya akan sistemik hingga pemutusan hubungan kerja atau PHK.

Asosiasi Pengusaha Indonesia menyatakan tabungan perumahan rakyat atau Tapera merupakan pengulangan dari layanan yang disediakan BPJS Ketenagakerjaan.

Asosiasi Pengusaha Indonesia berpendapat iuran tabungan perumahan rakyat atau Tapera seharusnya bersifat sukarela atau didanai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Apindo menolak tegas pemberlakuan program tabungan perumahan rakyat atau Tapera yang mewajibkan iuran sebesar 3% dari upah pekerja.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan pembentukan kementerian perumahan dan perkotaan untuk pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan para pengusaha telah memberikan banyak masukan mengenai perekonomian negara kepada pasangan Prabowo dan Gibran.

Apindo berharap pemerintahan baru yang dipimpin Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan memperhatikan profesionalisme dan rekam kinerja para menterinya.

S&P Global mendata indeks manajer pembelian atau PMI manufaktur Indonesia kembali ekspansif pada Januari 2024 menjadi 52,9 poin. Apindo menilai ketidakpastian dunia usaha pada tahun ini masih tinggi.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani menargetkan penurunan angka golput pada Pemilu 2024. Strateginya melalui program diskon besar-besaran di momen Klingking Fun.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, total tenaga kerja yang terkena PHK pada 11 bulan pertama tahun lalu mencapai 295.003 orang.

Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo mencatat lima daerah tak menetapkan UMP 2024 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023.

Para pengusaha ingin melihat pengetahuan para capres dan cawapres terhadap fakta-fakta lapangan di sektor ekonomi.