Berita LPG Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Prabowo berencana mengganti subsidi BBM, LPG, dan listrik dengan BLT yang ditujukan untuk memperbaiki penyaluran bantuan kepada masyarakat miskin, menurut Ketua Dewan Pakar TKN, guna menghemat anggara

Pada 2023, Indonesia mengimpor sekitar 6 juta metrik ton LPG atau elpiji untuk mencukupi kebutuhan nasional. Kebutuhan domestik mencapai 8 juta metrik ton elpiji.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelasakan alasan mengurangi subsidi energi karena ada perubahan asumsi kurs rupiah pada RAPBN 2025.

Pemerintah menerbitkan Perpres No.96/2024 tentang cadangan penyangga energi (CPE) untuk menjamin ketahanan energi nasional, mengatasi krisis energi dan darurat energi.

PT Pertamina Energy Terminal melaporkan bahwa pembangunan liquified petroleum gas (LPG) terminal refrigerated di Tuban Jawa Timur telah memasuki tahap kedua.

SKK Migas menekankan bahwa Indonesia memiliki 15 lapangan migas dengan potensi LPG tinggi, mencakup dua lapangan utama di Kalimantan Timur dan Senoro.

SKK Migas melaporkan ada potensi tambahan produksi LPG hingga 1 juta ton per tahun dari lapangan-lapangan yang ada.

Pemerintah menambah kuota LPG subsidi untuk 2025 menjadi 8,17 juta metrik ton dari kuota 8,03 juta metrik ton untuk 2024.

Impor LPG terus meningkat seiring turunnya produksi. Pemerintah berkomitmen untuk mendorong hilirisasi LPG dengan membangun industri LPG di Indonesia.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan realisasi konsumsi elpji atau liquified petroleum gas (LPG) subsidi 3 kilogram (kg) telah mencapai 59,03%.

Pertamina menyatakan bahwa kapasitas produksi LPG Indonesia belum bisa memenuhi permintaan dalam negeri. Oleh karena itu harus dicari alternatif pasokan lainnya untuk penuhi kebutuhan domestik.

Pertamina berpotensi menambah produksi gas LPG hingga 400.000 ton per tahun dari produksi Geng North di Kalimantan Timur. Sehingga impor dapat ditekan hingga Rp 3,4 triliun per tahun.

Indonesia menanggung beban berat subsidi LPG lantaran masih mengimpor bahan bakar tersebut.

Kementerian ESDM tengah menyiapkan kebijakan subsidi untuk membuat harga gas bumi untuk konsumen jaringan gas (jargas) menjadi lebih murah.

Terkait usulan DPR agar subsidi LPG 3 kg ditransfer langsung ke rekening penerima dalam DTKS Kementerian ESDM mengatakan program subsidi pada akhirnya akan subsidi orang, bukan komoditas.