Pemerintah menyiapkan Badan Usaha Khusus dalam RUU Migas untuk menyederhanakan perizinan hulu migas dan memberi insentif pajak eksplorasi demi mempercepat produksi.
Rencangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) diharapkan dapat memperbaiki keekonomian proyek hulu migas untuk meningkatkan daya tarik investasi.
SKK Migas memproyeksikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor hulu migas bisa mencapai lebih dari 109% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengatakan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) sudah hampir rampung.
Nilai ekspor migas tercatat senilai US$ 0,99 miliar atau turun 5,10%. Sedangkan nilai ekspor nonmigas tercatat naik sebesar 7,23%, sebesar US$ 25,62 miliar pada Agustus 2026.
Pembahasan revisi UU Migas yang berlarut butuh kepastian untuk tarik investasi dan ciptakan pasar yang efisien serta berkeadilan di sektor hulu hingga hilir.
Perubahan SKK Migas menjadi BUK Migas diharapkan memperkuat kepastian hukum dan investasi. Namun, reformasi tak boleh berhenti pada pergantian bentuk lembaga.