PEMERINTAH: Berita Pemerintah Indonesia Hari Ini

Berdasarkan laporan BPK, utang pemerintah Indonesia ke Bank Indonesia (BI) mencapai Rp 100 triliun, terkait skema burden sharing selama pandemi

Presiden Prabowo Subianto berambisi meningkatkan penerimaan negara hingga Rp 3.005 triliun pada 2025 melalui perpajakan, PNBP, dan hibah, sesuai Undang-undang APBN 2025.

Adik Presiden Prabowo, Hashim Djojohadikusumo yang tidak terlibat langsung dalam kabinet, memiliki pengaruh signifikan dalam menyeimbangkan hubungan dunia usaha dengan kebijakan pemerintahan Prabowo.

IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada era pemerintahan Prabowo stagnan pada level 5% hingga 2029, jauh di bawah target pemerintah yang mendambakan angka 8%.

Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan besar dalam kabinet, membentuk K/L baru untuk mendukung visi dan misi pemerintah. Restrukturisasi RKAKL dan DIPA diumumkan oleh Sri Mulyani.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming, bersama Pj Gubernur DKI, Teguh Setyabudi, memantau uji coba makan siang gratis di SMPN 270 Jakarta.

IHSG diprediksi akan menguat menjelang pelantikan presiden terpilih Prabowo Subianto, dengan fokus pasar pada kabinet pemerintahan baru.

Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal mengumpulkan tambahan pajak hingga Rp 300 triliun dalam upaya penuhi kekurangan APBN 2025 dari wajib pajak nakal di berbagai sektor.

Program makan bergizi gratis yang diprakarsai oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto menemui kendala termasuk kesiapan lembaga dan pemilihan wilayah penerima manfaat.

Dirut BRI Sunarso memaparkan strategi untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah, dengan menekankan perlunya pertumbuhan ekonomi minimal 6% dan investasi human capital.

Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana mengurangi defisit APBN dengan mengejar pengemplang pajak dan mengambil tindakan untuk memulihkan penerimaan pajak hingga Rp 300 triliun.

Ekonom Drajad Wibowo menolak wacana kenaikan PPN menjadi 12% pada 2025, karena khawatir akan mengurangi penerimaan pajak negara, sementara Kemenkeu melihat potensi penambahan penerimaan.

Nasib program Kartu Prakerja masih menunggu keputusan Prabowo usai dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober 2024. Namun pemerintah memastikan kelanjutan program ini sudah dibahas.

Untuk mendukung program unggulan Prabowo, APBN 2025 telah disesuaikan, meningkatkan anggaran K/L menjadi Rp 1.160,1 triliun, dan meliputi inisiatif kesehatan dan pendidikan.

Kemenkeu menyatakan bahwa turunnya kelas menengah disebabkan oleh pandemi Covid-19 dan ini menjadi tantangan besar bagi pemerintahan Prabowo Subianto untuk mencari solusi jangka panjang.