Berita Belanja Negara Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan regulasi baru terkait efisiensi belanja pemerintah untuk mendukung program-program Presiden Prabowo Subianto.

Indonesia menghadapi stagnasi ekonomi pada 2025 dengan penurunan penerimaan pajak dan berbagai kebijakan fiskal di tengah perlambatan global dan domestik selama kepemimpinan Prabowo Subianto.

Ada tiga program belanja yang digelar pada akhir tahun, yakni Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas, Belanja di Indonesia Aja atau BINA, dan Every Purchase is Cheap atau EPIC Sale 2024.

Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani akan membahas soal permintaan tambahan anggaran dari kementerian/lembaga di Kabinet Merah Putih.

Menteri Keuangan Sri Mulyani akan terus menjaga defisit APBN meski ini cukup berat karena tekanan belanja yang cukup besar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan pendapatan negara Rp 3.005,1 triliun pada 2025, dengan strategi reformasi perpajakan dan penggunaan teknologi digital.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumpulkan jajaran Kemenkeu menjelang akhir masa jabatan, membahas isu strategis termasuk reformasi birokrasi dan optimalisasi penerimaan pajak.

Anggota TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo mengatakan bahwa target pertumbuhan ekonomi 8% di era Prabowo memerlukan anggaran yang sangat besar melampaui Rp 3.613 triliun anggaran saat ini.

APBN Indonesia mencatat defisit Rp 153,7 triliun pada Agustus 2024, akibat peningkatan belanja untuk pemilu dan bansos. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan defisit tersebut masih sesuai target.

Banggar DPR menyarankan agar pemerintahan Prabowo mendiskusikan terlebih dahulu terkait rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada tahun 2025 dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini.

Presiden Joko Widodo merancang belanja negara mencapai Rp 3.613,1 triliun, sedangkan pendapatan negara mencapai Rp 2.996,9 triliun dalam RAPBN 2025 atau tahun pertama pemerintahan Prabowo.

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan bahwa realisasi belanja pemerintah mencapai Rp 1.638,8 triliun, yaitu 49,3% dari target APBN.

Kementerian Keuangan melaporkan realisasi belanja negara hingga 15 Maret 2024 mencapai Rp 470,3 triliun. Realisasi terbesar berasal dari belanja kementerian/lembaga.

Penerimaan bea cukai turun 11,75% hingga 12 Desember 2023. Penurunan tersebut terjadi oleh berbagai faktor, termasuk pengawasan rokok ilegal.

Pendapatan negara mencapai Rp 2.553,2 triliun, atau susah sesuai dengan target APBN 2023. Sri Mulyani optimis capai target Perpres 75 Tahun 2023 sebesar Rp 2.637,2 triliun.