Berita Faktur Pajak Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Dalam penyerahan barang dan/atau jasa kena pajak (BKP/JKP) ada beberapa dokumen yang perlakuannya disamakan dengan faktur pajak. Beberapa dokumen ini dapat dikreditkan dan untuk restitusi PPN.

Per 1 September, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi memberlakukan aturan baru terkait faktur pajak. Berikut ini, adalah poin-poin perubahannya.

PPnBM merupakan pungutan pajak yang dikenakan pada barang tergolong mewah. Barang yang dikenakan PPnBM bukan merupakan barang kebutuhan pokok, dan hanya dikonsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi.

Kode faktur pajak terdiri dari sembilan jenis, yang masing-masing memiliki arti tersendiri. Penerapannya dilakukan untuk mengidentifikasi jenis transaksi yang dilakukan pengusaha kena pajak (PKP).

Jasa maklon merupakan jenis jasa yang menyediakan produksi barang untuk pihak lain. Brand hasil produksi sepenuhnya menjadi hak penerima barang. Jasa maklon tetap memiliki kewajiban pajak.

Badan usaha atau entitas yang masuk dalam kategori Wapu atau pemungut PPN antara lain, Bendahara Pemerintah, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), BUMN dan badan usaha tertentu.

Menjadi reseller atau menjalankan usaha dropship tidak luput dari aturan perpajakan. Berikut ini, penjelasan singkat dua jenis usaha ini, serta aturan perpajakan yang dikenakan pada keduanya.

Faktur pajak digunggung adalah, dokumen pelaporan pemungutan PPN yang hanya digunakan untuk kegiatan penyerahan barang dan/jasa yang tidak mewajibkan konsumen mencantumkan identitasnya.

Keberadaan faktur pajak tergolong krusial dalam sistem perpajakan Indonesia. Sebab, dokumen ini merupakan bukti pemungutan PPN oleh pelaku usaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP.

Pajak masukan dan pajak keluaran merupakan bagian penting dalam PPN, mengingat keduanya menjadi sistem yang membuat PPN tidak menimbulkan efek pajak berganda.