Berita Guru Honorer Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Presiden Prabowo Subianto menetapkan surat pemberian rehabilitasi untuk dua guru SMAN di Luwu Utara, yakni Drs. Rasnal,M.Pd dan Drs. Abdul Muis Muharram di kasus pungutan iuran untuk guru honorer.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, mengumumkan insentif guru honorer akan naik Rp 100 ribu, menjadi Rp 400 ribu per bulan mulai 2026.

Guru honorer bernama Rerisa mengadukan perbedaan nasib antar jenjang di DPR, menyoroti ketidakadilan dalam sistem pendataan dan upah yang sangat rendah.

Di kuartal II 2025, pemerintah akan meluncurkan paket stimulus ekonomi dengan insentif yang termasuk bantuan subsidi upah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5%.

Pemerintah akan menyalurkan bantuan dana bagi guru honorer Rp 300 ribu per bulan. Program ini dijadwalkan berjalan mulai Juli dan menargetkan sekitar 310 ribu guru.

Sebanyak 600 ribu guru ASN dan honorer akan mendapatkan gaji dan tunjangan sertifikat untuk pertama kalinya pada tahun depan

Besaran gaji guru dan non ASN dari Prabowo mengalami peningkatan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Berikut informasinya.

Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji guru ASN dan non-ASN serta honorer mulai 2025. Presiden juga mengerek anggaran kesejahteraan guru menjadi Rp 81,6 triliun.

Pemerintah akan menaikkan gaji guru non ASN dan honorer dengan tambahan Rp 2 juta per bulan mulai 2025 sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pendidikan.

Dini, seorang guru honorer memutuskan bergabung Shopee Affiliate Program pada tahun 2021 yang kemudian fokus mengembangkan kemampuan sebagai kreator Shopee Live di tahun 2023.

Hari guru sedunia diperingati setiap tanggal 5 Oktober. Kekurangan jumlah dan kesejahteraan guru masih menjadi persoalan di Indonesia. Masih banyak keluhan mengenai gaji guru yang dinilai belum layak.

Pembahasan Rancangan UU Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN ditargetkan selesai pada Desember 2024. Poin di dalamnya mencakup tenaga honorer prioritas yang harus diangkat jadi PNS.

Tjahjo Kumolo mengatakan rekrutmen tenaga honorer akan mengganggu perhitungan kebutuhan formasi Aparatur Sipil Negara atau ASN pada instansi pemerintah.

Nadiem akan berusaha agar rekrutmen PPPK bisa memperioritaskan guru honorer negeri.