Berita IUPK Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

PBNU resmi mengantongi izin pengelolaan lahan tambang seluas 26 ribu Ha eks KPC di Kalimantan Timur. Eksplorasi akan dimulai Januari 2025.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melaporkan bahwa perpanjangan IUPK Freeport saat ini sudah hampir selesai. Namun Freeport yang dinilai lambat dalam memenuhi persyaratan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa Freeport lambat dalam memenuhi persyaratan terkait perpanjangan IUPK.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjanjikan lokasi tambang batu bara terbaik untuk organisasi kemasyarakatan atau ormas keagaaman Muhammadiyah, di luar bekas konsesi KPC.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan ada tiga sampai empat ormas keagamaan yang mengajukan konsesi alias izin usaha pertambangan khusus (IUPK) tambang batu bara.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menyayangkan keputusan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah yang akhirnya menerima tawaran pengelolaan tambang batu bara dari pemerintah.

Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menegaskan pihaknya tidak pernah meminta untuk mengelola konsesi pertambangan batu bara.

PP Muhammadiyah menyatakan masih mempertimbangkan tiga aspek sebelum menerima konsesi pengelolaan tambang batu bara dari pemerintah.

Muhammadiyah akan mengumumkan keputusannya soal pengelolaan usaha tambang batu bara usai konsolidasi nasional yang digelar pada 27-28 Juli 2024 di Yogyakarta.

Muhammadiyah kemungkinan akan menerima tawaran pemerintah untuk mengelola tambang batu bara namun dengan sejumlah syarat yakni penambangan dilakukan dengan tanggung jawab lingkungan yang tinggi.

PT Freeport Indonesia akan mengajukan perpanjangan IUPK, yang akan berakhir pada 2041, pada tahun ini. Sebelumnya pemerintah menyatakan perpanjangan ini akan rampung sebelum pemerintahan baru.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memastikan bahwa perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport akan terlaksana tahun ini, sebelum pemerintahan baru dimulai.

Kementerian ESDM menyetujui program hilirisasi dari lima perusahaan batu bara. Kelimanya memegang PKP2B generasi satu yang masa IUPK-nya sudah habis.

pemerintah akan menerbitkan regulasi turunan yang mengatur lebih rinci terkait pemberian prioritas penawaran wilayah izin pertambangan (WIUP) kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.

Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menepis isu bahwa ada motif politik dalam kebijakan pemberian wilayah izin usaha pertambangan kepada ormas keagamaan.