Menteri Keuangan RI Sri Mulyani membahas lebih lanjut skema pendanaan Energy Transition Mechanism atau Mekanisme Transisi Energi dengan presiden ADB Masatsugu Asakawa.
Dua bank besar internasional, HSBC dan Standard Chartered (StanChart) tengah mengkaji untuk meluncurkan produk pembiayaan transisi atau transition financing untuk perusahaan batu bara.
PLN berencana mengajukan transition financing ke bank-bank internasional untuk mempercepat proses pengurangan emisi karbon di sektor pembangkitan listrik melalui PLTG dan konversi PLTD ke PLTG.
Otoritas Jasa Keuangan didesak untuk memberikan sanksi bagi perusahaan yang tidak memberikan laporan keuangan berkelanjutan dan emisi GRK yang dihasilkan.
Pakar menilai dana JETP sebesar Rp 310 triliun tak cukup untuk membiayai transisi energi di Indonesia. Sebab kebutuhan dana untuk transisi hingga 2025 saja sudah mencapai Rp 500-600 triliun.
Kementerian ESDM mengungkapkan bahwa penundaan keputusan rencana investasi dan kebijakan (CIPP) dana transisi energi JETP karena untuk dikonsultasikan dulu dengan publik.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira meminta pemerintah dan semua pihak terkait untuk mencermati skema pendanaan JETP yang terbatas.
Indonesia mendapatkan pendanaan transisi energi JETP, namun masyarakat sipil menyayangkan dana tersebut hanya mengalir ke perusahaan besar, tidak ke komunitas.
Pemerintah akan menerbitkan rencana investasi dan kebijakan atau CIPP JETP pada Kamis 16 Agustus 2023. Namun banyak pihak yang meragukan efektivitas pendanaan ini dalam mendorong transisi energi.