Berita KUHP Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Pemerintah mempersilakan kelompok yang menolak sejumlah pasal dalam UU KUHP mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi

KUHP baru telah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Flash Week Katadata.co.id merangkum episode 30 Desember 2022 merangkum informasi pilihan selama 2022 (kaleidoskop) mulai dari elektabilitas bakal calon presiden hingga kebangkitan film Indonesia.

Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Sung Kim mengkritisi pengesahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi undang-undang. Apa saja yang dikritisi?

Pasal 603 KUHP yang telah disahkan DPR menyebutkan koruptor paling sedikit dipenjara selama dua tahun dan maksimal 20 tahun.

DPR RI resmi mengesahkan RKUHP menjadi undang-undang. Namun dalam prosesnya, kelompok masyarakat sipil menolak karena KUHP dianggap "syarat pembatasan demokrasi".

Demo mahasiswa menolak KUHP di depan DPRD Jawa Barat berakhir ricuh.

Sejumlah mahasiswa melakukan unjuk rasa penolakan pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis, (15/12). Massa aksi yang tergabung dari berbagai kampus.

Retno juga membahas soal perang Ukraina hingga perundingan dagang dengan Uni Eropa.

Buruh menyampaikan sembilan poin tuntutan kepada pemerintah dalam demonstrasi hari ini. Apa saja?

Menurut data kedatangan internasional, belum terjadi penurunan jumlah kedatangan wisatawan mancanegara akibat disahkannya KUHP yang baru, khususnya terkait pasal perzinaan.

Pelaku pariwisata mendesak pemerintah untuk memberikan pengumuman dan penjelasan mengenai KUHP yang baru disahkan DPR pada Selasa (6/12).

Surat PBB terkait kekhawatiran mereka soal KUHP baru dikirimkan tanggal 25 November 2022. Sedangkan pengesahan aturan ini dilakukan sehari sebelumnya.

Pasal 412 KUHP yang menyangkut mengenai pasal perzinahan banyak disorot media asing yanhg menimbulkan keresahan pelaku pariwisata mengenai jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan teguran kepada Pemerintah RI karena disahkannya RKUHP menjadi KUHP.