Berita KUHP Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Pemerintah menegaskan KUHP dan KUHAP tidak membatasi kebebasan berpendapat dan demonstrasi. Kritik tetap diperbolehkan, sementara pengaturan unjuk rasa bersifat administratif.

Menkum Supratman menyebut KUHP nasional disusun sejak 1963 selama 63 tahun untuk menggantikan hukum kolonial. KUHP baru berlaku 2026 dan disusun dengan partisipasi publik luas.

Guru Besar Trisakti Trubus Rahardiansah menilai KUHP–KUHAP nasional sebagai tonggak kedaulatan hukum, hasil proses panjang yang tetap menjamin kebebasan berpendapat.

Pemerintah menegaskan pasal penghinaan dalam KUHP baru bersifat delik aduan, terbatas pada lembaga negara tertentu, dan tidak membatasi kebebasan kritik maupun berpendapat.

KUHP 2023 menetapkan penghinaan kepada Presiden sebagai tindakan delik absolut.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah meneken Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan mulai berlaku efektif pada Jumat (2/1).

Menko Yusril Ihza Mahendra menyampaikan pemerintah terbuka dengan segala masukan masyarakat berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Mabes Polri dan Kejaksaan mulai menerapkan pedoman baru terkait dengan pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan menyambut dengan haru dan sukacita atas berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru mulai berlaku pada Jumat, 2 Januari 2026.

Berikut ulasan lengkap mengenai apa itu hukuman pidana kerja sosial yang mulai berlaku pada 2026 lengkap dengan dasar hukumnya.

Prabowo Subianto telah menandatangani KUHAP untuk berlaku mulai awal tahun depan

DPR mengesahkan RUU tentang Penyesuaian Pidana yang bertujuan harmonisasi hukum nasional, menyesuaikan dengan perkembangan sosial

Komisi III DPR dan pemerintah membentuk Panja untuk membahas RUU Penyesuaian Pidana, yang merupakan aturan turunan KUHP dan masuk dalam Prolegnas 2025-2029.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengulas RUU Penyesuaian Pidana yang termasuk dalam Prolegnas 2025-2029, mengandung sembilan pasal dan perintah aturan KUHP baru