Sejak PDN diserang ransomware pada 20 Juni lalu, platform layanan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) ikut terganggu. Data dari 853.393 mahasiswa pelamar KIP Kuliah 2024 hilang.
Kemendikbudristek menyatakan platform Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah terimbas serangan ransomware atas Pusat Data Nasional (PDN). Pendaftar KIP Kuliah diminta mendaftar ulang.
Permintaan Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk mencadangkan data di Pusat Data Nasional atau PDN ini tidak direspons oleh Kementerian Kominfo. Imigrasi pun melakukan pencadangan internal di Pusdakim.
Presiden Jokowi menginstruksikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk mengaudit tata kelola Pusat Data Nasional (PDN). Perintah itu keluar setelah terjadinya serangan siber ransomware.
Presiden Joko Widodo mengumpulkan jajaran menteri serta kepala lembaga terkait di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/6). Dalam rapat ini Jokowi akan membahas dan mengevaluasi serangan pada PDNS.
Peretasan Pusat Data Nasional atau PDN Sementara di Surabaya berimbas munculnya desakan agar Budi Arie Setiadi mundur dari jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan alokasi anggaran untuk Pusat Data Nasional (PDN) mencapai Rp 700 miliar. Namun kini PDN mengalami gangguan karena serangan siber.
Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi akan menerbitkan keputusan menteri (kepmen) Kominfo baru tentang PDN yang akan mewajibkan pengarsipan atau back up data.
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP, TB Hasanuddin, mengkritik BSSN atas peretasan data di PDN di Surabaya. Dia menyebut ini sebagai kebodohan nasional karena sudah sering terjadi.