Berita Sistem Coretax Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Pemerintah akan mewajibkan kepatuhan pajak untuk akses layanan pemerintahan, dengan integrasi GovTech memfasilitasi pemantauan wajib pajak, namun terdapat kendala akses di sistem Coretax.

Kementerian Keuangan mengakui adanya kendala dalam sistem Coretax yang telah diluncurkan sejak 1 Januari 2025, berakibat pada ketidaknyamanan para wajib pajak dalam menangani faktur pajak.

Presiden Prabowo mendukung kebijakan DEN terkait digitalisasi pajak melalui Coretax yang efektif mulai 2025, meningkatk kepatuhan pajak, dan integrasi layanan pemerintah.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mendukung penerapan Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak walaupun ada keluhan dari masyarakat tentang gangguan teknis dan kesulitan akses sistem.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyarankan Presiden Prabowo Subianto untuk digitalisasi pemerintahan guna memaksimalkan penerimaan pajak di Indonesia.

Sejak diterapkannya sistem pajak Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak, wajib pajak menghadapi berbagai kendala teknis seperti sulitnya mengakses dan membuat faktur, yang saat ini sedang diatasi DJP.

Indonesia akan memulai penerapan Coretax System sebagai pembaruan sistem administrasi pajak pada 1 Januari 2025. Sistem ini digunakan untuk administrasi pajak di Indonesia.

Pemadanan NIK dengan NPWP mencapai 99,32% menjelang pelaksanaan Coretax pada 2025, yang akan optimalkan efisiensi dan transparansi administrasi perpajakan.

SPT Tahunan PPh untuk tahun 2024 masih dilaporkan melalui laman DJP Online, dan baru pada tahun 2026 akan menggunakan sistem coretax yang mulai diimplementasikan pada Januari 2025.

Ditjen Pajak menerapkan sistem coretax tahun depan. Data SPT Tahunan terisi otomatis, sehingga wajib pajak hanya perlu mengecek ulang.

Menkeu Sri Mulyani meluncurkan PMK No. 81/2024 yang membebaskan bea masuk untuk 19 jenis barang, termasuk suku cadang pesawat dan mulai efektif 1 Januari 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumpulkan jajaran Kemenkeu menjelang akhir masa jabatan, membahas isu strategis termasuk reformasi birokrasi dan optimalisasi penerimaan pajak.

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono memaparkan strategi untuk target penerimaan pajak sebesar Rp 2.189,3 triliun pada 2025. Salah satunya dengan pengembangan sistem core tax.

Kemenkeu menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 2.189,3 triliun pada 2025 melalui optimasi Core Tax Administration System dan kebijakan perbaikan di berbagai sektor.

Direktorat Jenderal Pajak mengingatkan wajib pajak untuk waspada terhadap hoaks yang mengatasnamakan sistem pajak CTAS, yang diklaim dapat mengakses informasi rekening bank.