Penyerahan keempat orang utan dilakukan secara resmi oleh Pemerintah Thailand kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui KBRI Bangkok pada 23 Desember 2025.
Pemerintah Kamboja dan Thailand memberlakukan penangguhan perjalanan lintas batas kedua negara menyusul rangkaian konflik militer di wilayah perbatasan.
Pemerintah Kamboja bersedia mengambil inisiatif awal untuk segera mengadakan pembicaraan bilateral dengan Thailand demi menghentikan konflik di wilayah perbatasan.
Konflik antara Thailand dan Kamboja kembali memanas. Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul bahkan mengumumkan mengadopsi resolusi Dewan Keamanan Nasional (NSC) yang mengizinkan operasi militer
Thailand melancarkan serangan udara ke Kamboja sebagai tanggapan terhadap mobilisasi militer Kamboja, menandai eskalasi dalam ketegangan di perbatasan kedua negara.
Ekonomi Thailand mengalami perlambatan pada kuartal ketiga 2025 dengan pertumbuhan tahunan hanya 1,2%, dipengaruhi oleh ketegangan politik dan menurunnya produksi manufaktur.
Ekonomi Thailand akan mengalami perlambatan hingga akhir 2025, dengan pemulihan diperkirakan membaik pada awal 2026, disertai dengan pengelolaan utang rumah tangga.
Donald Trump menyaksikan penandatanganan kesepakatan damai antara Thailand dan Kamboja yang diadakan di Kuala Lumpur, melibatkan pembebasan tahanan dan penghentian permusuhan.
Lebih dari 300 WNA, termasuk 75 WNI, berhasil kabur dari kompleks KK Park, yang terkenal sebagai pusat penipuan online dan judol di Myanmar, pada Rabu (22/10). Sebanyak 20 WNI berhasil ke Thailand.
Ekonom Ferry Latuhihin berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hanya mencapai 5% tidak cukup cepat dibandingkan negara seperti Vietnam dan India, berisiko pada krisis pengangguran pemuda.
PM Anutin Charnvirakul memaparkan strategi kebijakan untuk menghidupkan kembali ekonomi Thailand yang meliputi bantuan utang, likuiditas usaha kecil, serta skema co-payment untuk mendorong konsumsi.