TPA

Penutupan TPA terbuka dilakukan secara bertahap untuk membantu pemerintah daerah menyiapkan lokasi baru untuk mengelola sampahnya.

Pengelolaan sampah di TPA dengan metode open dumping bisa memicu penyakit dan perubahan iklim.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melakukan studi bersama beberapa kementerian menenai peluang ekonomi yang timbul dari program penutupan 343 tempat pemrosesan akhir (TPA) open dumping.

KLH memberikan sanksi administratif kepada sembilan tempat pemrosesan akhir (TPA) yang melanggar aturan pengelolaan sampah.

Kementerian LH peringatkan pengelola TPA dengan sistem terbuka terancam penjara maksimal 10 tahun.

KLH menertibkan tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan pengelolaan sampah terbuka atau open dumping mulai bulan ini.

Fasilitas TPA ilegal seluas 3,7 hektare di Kecamatan Limo, Depok sudah beroperasi sejak 2009.

Sebanyak 60 persen tempat pemrosesan akhir (TPA) di Indonesia tidak mengelola sampah.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tetapkan Eks Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, TS, sebagai tersangka karena tidak melaksanakan sanksi administratif untuk memperbaiki TPA Rawa Kucing.

Menteri Lingkungan Hidup meminta pemerintah daerah menertibkan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah ilegal yang ada di daerahnya.

Lebih dari 300 dari 500 tempat pemrosesan akhir (TPA) di Indonesia melanggar aturan karena masih dikelola menggunakan metode open dumping atau pengelolaan sampah secara terbuka.

Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurrofiq, menutup Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cahaya Kencana, akibat masih menggunakan metode open dumping.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengamankan pengelola tempat pembuangan akhir (TPA) ilegal berinisial J yang beroperasi di Kelurahan Limo, Depok, Jawa Barat.

Hotel dan restoran wajib mengelola sampah yang dihasilkannya.

Badan Pangan Nasional mencatat sisa makanan menjadi salah satu komposisi sampah terbesar pada sejumlah tempat pembuangan akhir (TPA) di Indonesia.