TPA

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan memidanakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tangerang, Fachrul Rozi atas kelalaian dalam kebakaran sampah di TPA Jatiwaringin.

TPA Bantargebang memiliki luas 117 hektar menerima kiriman sampah sebesar 7.700 ton sampah per hari sehingga menyebabkan timbunan hingga lebih dari 40 meter.

Menteri LH, Hanif Faisol Nurofiq mengatakan ketiga TPA tersebut berada di lokasi yang cukup berbahaya bagi lingkungan seperti di pinggir laut hingga di tengah tambak.

KLH mengatakan penghentian praktik penimbunan terbuka atau open dumping pada beberapa TPA dilakukan dengan beberapa proses atau tahapan yang disiapkan oleh pemerintah pusat untuk dilaksanakan pemda.

Penutupan TPA terbuka dilakukan secara bertahap untuk membantu pemerintah daerah menyiapkan lokasi baru untuk mengelola sampahnya.

Pengelolaan sampah di TPA dengan metode open dumping bisa memicu penyakit dan perubahan iklim.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melakukan studi bersama beberapa kementerian menenai peluang ekonomi yang timbul dari program penutupan 343 tempat pemrosesan akhir (TPA) open dumping.

KLH memberikan sanksi administratif kepada sembilan tempat pemrosesan akhir (TPA) yang melanggar aturan pengelolaan sampah.

Pemkot Cimahi memiliki beragam siasat pengolahan sampah. Ada Kawasan Pengelolaan Sampah Menuju Sirkular Ekonomi Mandiri hingga Sekolah Ramah Lingkungan.

Kementerian LH peringatkan pengelola TPA dengan sistem terbuka terancam penjara maksimal 10 tahun.

KLH menertibkan tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan pengelolaan sampah terbuka atau open dumping mulai bulan ini.

Fasilitas TPA ilegal seluas 3,7 hektare di Kecamatan Limo, Depok sudah beroperasi sejak 2009.

Sebanyak 60 persen tempat pemrosesan akhir (TPA) di Indonesia tidak mengelola sampah.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tetapkan Eks Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, TS, sebagai tersangka karena tidak melaksanakan sanksi administratif untuk memperbaiki TPA Rawa Kucing.

Menteri Lingkungan Hidup meminta pemerintah daerah menertibkan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah ilegal yang ada di daerahnya.