Kementerian BUMN Pelajari Hasil Audit BPKP dan BPK Terkait Jiwasraya
Opsi pertama, pemegang polis memperpanjang (roll over) polisnya selama satu tahun, dengan penawaran bunga sebesar 7% per tahun netto dibayar di muka atau setara 7,49% per tahun. Opsi kedua, bagi pemegang polis yang tidak ingin melakukan roll over, perusahaan akan memberikan bunga pengembangan efektif sebesar 5,75% per tahun netto.
(Baca: Bayar Bunga Jatuh Tempo Rp 96 Miliar, Jiwasraya Tawarkan Dua Opsi)
Perusahaaan juga membayar bunga sebesar Rp 96,58 miliar atas 1.286 polis yang jatuh tempo hingga pertengahan Oktober lalu. Pembayaran pokok akan dilakukan bertahap bagi nasabah yang tidak menginginkan roll over polisnya.
Direktur Utama Jiwasraya saat itu Asmawi Syam mengatakan, perusahaan berkomitmen menyelesaikan kewajiban kepada pemegang polis secara menyeluruh, meski dilakukan secara bertahap dan berjanji akan menyelesaikan masalah ini dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama.
"Kami juga melakukan komunikasi intens dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan kewajiban ini,” kata Asmawi dua bulan lalu. November lalu, Kementerian BUMN telah melakukan pergantian direksi di Jiwasraya di mana posisi Asmawi digantikan oleh Hexana Tri Sasongko.
Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Nasdem Donny Imam Priambodo mengatakan penyebab persoalan likuiditas di Asuransi Jiwasraya harus diketahui terlebih dulu, apakah karena kesalahan mengelola atau persoalan lain. Indikasi sebelumnya menunjukkan masalah likuiditas ini disebabkan kesalahan investasi.
Donny mengatakan, jika pemerintah memutuskan untuk menyuntik modal Jiwasraya, peruntukkannya harus jelas. Misalnya, suntikan modal dilakukan untuk meningkatkan produktivitas Jiwasraya sehingga bisa keluar dari masalah. "Kalau suntikan modal untuk membayar utang atau mengganti kerugian, perlu kajian yang lebih dalam. Jangan sampai menjadi unsur merugikan negara,” ujarnya kepada Katadata.co.id, Rabu (26/12).
(Baca: Problem Jiwasraya, DPR Tegaskan Pemerintah Tak Bisa Asal Suntik Modal)
