Ketok Palu, DPR Sahkan RUU Minerba Jadi Undang-Undang
"Pemegang IUP dan IUPK wajib melakukan pemurnian dan paling lambat dibangun 2023," kata Arifin.
Dia juga menyebut dalam RUU Minerba, DPR dan pemerintah sepakat mengenai divestasi saham. Pemegang IUP dan IUPK dalam operasi produksi yang sahamnya dimiliki asing wajib divestasi saham sebesar 51%. Menurutnya, aturan itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
"Kebijakan divestasi tidak akan menjadi hambatan masuknya investasi di Indonesia. Kebijakan tersebut mendukung ekonomi dan penyerapan tenaga kerja," ujarnya.
Arifin juga menyebut RUU Minerba memberi perhatian khusus terhadap lingkungan hidup. Rancangan aturan tersebut memuat sanksi tegas berupa sanksi pidana dan denda bagi perusahaan yang tidak melaksanakan reklamasi pasca tambang.
Terakhir, Arifin meminta anggota DPR menyetujui perubahan UU Minerba. "Perkenankan kami atas nama pemerintah, menyetujui perubahan UU Nomor 4 tentang Minerba," ujar Arifin.
Pernyataan Arifin pun disambut Puan dengan pertanyaan kepada anggota DPR RI. "Apakah rancangan perubahan UU Nomor 4 2009 dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? kata Puan.
Anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna sontak berteriak setuju. Dengan begitu, RUU Minerba disahkan menjadi undang-undang.
(Baca: Sepakati UU Minerba, DPR dan Pemerintah Menuai Banyak Kritik)
