Dorong Investasi, Pemerintah Bakal Bayarkan Selisih Harga Jual Listrik
Sebelumnya, Kementerian ESDM juga mengatakan akan memberikan berbagai insentif bagi pengembang di sektor panas bumi seperti kompensasi biaya eksplorasi. Nantinya, pemerintah akan mengembalikan biaya operasi yang telah dikeluarkan pengembang dalam kegiatan eksplorasi wilayah kerja (WK) panas bumi.
Direktur Jenderal Energi Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM FX Sujiastoto mengatakan jika aturan ini dapat diimplementasikan dengan baik, maka biaya produksi listrik yang dihasilkan dapat ditekan. Hal ini, juga akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.
Adapun, agar proses mekanisme pengembalian biaya kompensasi tersebut dapat berjalan dengan lancar, pihaknya telah membentuk tim pengawasan yang akan dijalankan bersama Badan Geologi Kementerian ESDM.
"Dana untuk insentif biaya eksplorasi ini akan berasal dari APBN, yang alhamdulilah untuk 2021 sudah masuk dalam pagu indikatif dan siap dilaksanakan," kata FX Sujiastoto dalam video conference, Selasa (28/7).
Sebagai informasi, investasi sektor panas bumi Indonesia memang tergolong lambat, dengan realisasi pada kuartal I 2020 baru mencapai US$ 163 juta atau 15,52% dari target tahun ini sebesar US$ 1,05 miliar.
Padahal, potensi energi panas bumi di Indonesia mencapai 23,9 Giga Watt (GW). Namun, baru dimanfaatkan sebesar 8% atau baru terpasang 2.130,7 megawatt (MW). Kapasitas tersebut setara dengan pemakaian Bahan Bakar Minyak atau BBM sebesar 32.000 barrel of oil equivalent per day (BOEPD).
