Kementerian ESDM Usul Bebaskan Pajak di Hulu Migas demi Tarik Investor
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menyampaikan bahwa pengesahan revisi UU Migas sangat dinantikan oleh KKKS untuk menarik investasi dari perusahaan migas internasional di dalam negeri melalui berbagai insentif.
Insentif tersebut seperti kemudahan pengurusan dokumen dan stimulus pajak. "Diharapkan bisa mengungkit daya tarik bagi investor karena sudah ada payung hukumnya, ada kepastian," ujar Dwi.
Di sisi lain, Komisi VII DPR menargetkan penyelesaian RUU Migas rampung selambat-lambatnya pada Juni 2023, sebagai payung hukum kepastian investasi hulu migas di Tanah Air.
Anggota Komisi Energi DPR, Mulyanto, mengatakan pengelelolaan sektor hulu migas perlu diperkuat seiring penurunan secara alamiah atau natural decline pada sejumlah lapangan migas di Indonesia.
Pengelolaan migas di sektor hulu oleh SKK Migas hanya mampu menahan natural decline dan tak sanggup mendongkrak produksi migas.
“Di tengah kondisi seperti ini ditambah adanya ketidakpastian hukum menimbulkan hengkangnya pengusaha minyak seperti Total, Chevron, Conocophillips dan Shell, seperti kasus di Masela," kata Mulyanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII bersama SKK Migas pada Rabu (16/11).
