Penambangan Bahan Nuklir Diizinkan, Ancaman Besar Paparan Radioaktif
Di wilayah bangsa Navajo tersebut, tingkat rata-rata penyakit ginjal tahap akhir sebesar 0,63%. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata nasional AS sebesar 0,19%.
Sementara itu, Koordinator Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara, Tata Mustasya menilai, kebijakan nuklir baik di hulu maupun pertambangan merupakan kebijakan yang tidak rasional dalam upaya menekan pemanfaatan energi fosil.
Menurut Tata, ada beberapa alasan kenapa tambang nuklir yang akan digunakan untuk energi nuklir ini tidak diperlukan. Satu diantaranya adalah risikonya yang besar baik terhadap bencana alam yang berasal dari limbahnya.
"Kandungan radioaktif dari energi nuklir juga tidak akan hilang selama ribuan tahun," kata Tata kepada Katadata.co.id pada kesempatan berbeda.
Ketimbang memburu hasil galian bahan baku nuklir, pemerintah disarakan untuk lebih serius dalam pengembangan energi terbarukan. Alasannya, Indonesia memiliki sumber energi bersih dan terbarukan yang memadai seperti energi matahari dan angin.
"Potensi terbesar energi terbarukan di Indonesia adalah energi matahari dan sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan energi di Indonesia, lalu kenapa kita harus melakukan pilihan yang sangat berisiko," ujar Tata.
Lebih lanjut, Tata juga menilai pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN tak ekonomis yang berdampak pada harga listrik yang lebih mahal.
Menurut laporan World Nuclear Industry, biaya untuk menghasilkan tenaga angin berkisar dari US$ 29-56 per megawatt hour (MWh). Tenaga surya berkisar dari US$ 36-44 per MWh. Akan tetapi, biaya untuk menghasilkan tenaga nuklir berkisar mencapai US$ 112-189 per MWh.
Berdasarkan studi yang dirilis oleh Greenpeace Prancis dan Rousseau Institute pada November 2021, energi yang dihasilkan dari European Pressurised Reactor (EPR) di Flamanville, Prancis akan menjadi tiga kali lipat lebih mahal dari sumber energi terbarukan lain di Prancis.
"Sehingga sekali lagi kebijakan pengembangan nuklir baik di hulu atau tambang maupun hilir di PLTN tidak rasional dan sangat berbahaya," ujar Tata.
