Pengusaha Sawit Usulkan Penurunan Pungutan Ekspor

Dia mengungkapkan penurunan pungutan ekspor untuk produk turunan sawit akan mendorong proses hilirisasi menjadi lebih produktif. Alhasil, penyerapan CPO dalam negeri juga lebih meningkat. "Saat ini ekspor kurang kompetitif," ujar Sahat.

Berbeda dengan pendapat sebelumnya, GIMNI justru meminta pungutan ekspor CPO tak diturunkan dengan alasan Malaysia akan membeli produk dari Indonesia. Sebab, pabrik pengolahan negeri tetangga itu lebih kompetitif dari sisi biaya produksi.

(Baca : Perang Dagang Berpotensi Memukul Ekspor Komoditas Andalan)

Dihubungi terpisah Corporate Secretary, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit, Achmad Maulizal Sutawijaya, mengungkapkan dana pungutan ekspor yang dikumpulkan diarahkan untuk industri untuk mendukung peningkatan permintaan sawit nasiona, seperti program biodiesel 20% yang menyerap hasil produksi sawit sehingga mendorong stabilitas harga.

Selain itu, pungutan ekspor juga diarahkan untuk peremajaan kelapa sawit serta penelitian dan pengembangan industri nasional. BPDP Kelapa Sawit menilai penurunan ekspor terjadi karena hambatan dagang secara global, bukan oleh pungutan ekspor. "Skema dana pungutan mampu mendorong hilirisasi industri sawit," kata Achmad.

Dia juga menekankan, kebijakan penurunan tarif pungutan ekspor harus berdasarkan regulasi pemerintah. Alhasil, pelaksanaan pengelolaan keuangan dana sawit serta tarif harus berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

(Baca : BI Sebut Perang Dagang Ganggu Laju Ekonomi dan Picu Kenaikan Bunga AS)