Strategi Berkelanjutan RI Menjawab Tantangan Pengembangan Sawit
Beberapa di antaranya, yaitu soal lahan kebun yang belum bersertifikat, lahan kebun terindikasi masuk kawasan hutan, serta tumpang tindih lahan dengan HGU. Ditambah, petani sulit mengakses pendanaan dan alokasi dana dari BPDP-KS yang dinilai masih minim.
Guna mengatasi berbagai hambatan yang ada, pemerintah berupaya mempercepat realisasi PSR, misalnya dengan menambah mekanisme pengajuan PSR melalui kemitraan. Selain itu, persyaratan teknis pun dipermudah, UKMK sawit diperkuat, dilakukan pembinaan kelembagaan petani serta mempercepat pencairan dana.
Eddy menuturkan, keberhasilan program PSR bisa menjamin keberlangsungan pasokan minyak sawit hingga siklus produksi berikutnya, dalam 25-30 tahun ke depan. Tapi PSR sebetulnya tak sebatas soal optimalisasi produktivitas kelapa sawit saja.
“Urgensi PSR ini untuk menjamin prinsip keberlanjutan, peserta program PSR wajib mendapatkan sertifikasi ISPO pada panen pertama,” ucapnya.
Pemerintah pun terus berupaya memperkuat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Hal ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan sawit berkelanjutan, meningkatkan daya saing, serta mendukung upaya penurunan emisi.
Penguatan ISPO ditetapkan melalui Perpres No. 44/2020 dan Permentan No. 38/2020. Perusahaan dan pekebun mandiri wajib bersertifikat ISPO pada 2025.
Pencapaian sertifikasi ini per 2021 sebanyak 755, mayoritas pemilik sertifikasi adalah pekebun swasta berjumlah 668. Perkebunan negara sebanyak 67 sertifikasi, dan perkebunan swadaya baru sektiar 20 sertifikasi.
Eddy menjelaskan, selain ISPO RI juga memiliki sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan yaitu Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO). Keduanya berjalan dan terus meningkat setiap tahun, baik volume minyak maupun luas area perkebunannya.
Saat ini, minyak sawit merupakan minyak nabati pertama dan satu-satunya di dunia yang memiliki sistem tata kelola dan sertifikasi minyak nabati berkelanjutan. Tercatat, dari total 75,5 juta MT minyak sawit, yang sudah tersertifikasi berkelanjutan sebanyak 18,9 juta MT.
SAFE Forum 2023 akan menghadirkan lebih dari 40 pembicara yang akan mengisi 15 lebih sesi dengan berbagai macam topik. Mengangkat tema "Let's Take Action", #KatadataSAFE2023 menjadi platform untuk memfasilitasi tindakan kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan yang disatukan oleh misi menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih hijau. Informasi selengkapnya di sini.
